Page 84 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

76 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Sewanya seharusnya tidak 60 tahun, tapi cukup 50 tahun, atau selama 80 tahun. Namun
faktor jangka waktu penguasaannya dapat diperjanjikan dan tidak mutlak harus 60
tahun.

2. Perjanjian Kerjasamanya
Apabila proposal PPKK diikuti, bahwa bidang tanahnya dikuasai dengan HGB atas nama
PPKK maka bentuk kerjasamanya bukan BOT (Build, Operate and Transfer) atau BGS

melainkan BTO (Build, Transfer and Operate) atau BSG, Mengingat bangunan yang didirikan
investor adalah milik Negara dan IMB-nya juga sudah atas nama Pemerintah RI (Lampiran
PMK No. 96/ PMK 06/2007, Lampiran IV). Sehingga Satuan Rumah Susun yang sudah selesai
dibangun adalah barang milik Negara, yang hanya dapat disewakan kepada pihak ketiga yang

berminat.
Jadi Build, Transfer and Operate (BTO) hanya tepat jika bangunan objek kerjasama BTO
akan dipakai sendiri oleh PPKK, dan tidak mungkin dijual kepada pihak lain unit-unitnya
yang telah selesai dibangun; dan tidak mungkin terjadi misalnya 500 Unit/lebih Satuan

Rumah Susun seluruhnya disewakan?
Dipihak lain apabila masih dimungkinkan dalam bentuk BOT, maka tentunya masih
dapat diatur pengelolaan Satuan-Satuan Rumah Susun, yaitu dapat dijual satuan-satuannya.

Atau dapat dibagi pemilikan satuan-satuannya yaitu 50% dimiliki investor dan 50% dimiliki
PPKK. Secara yuridis bidang tanahnya masih tetap menjadi milik PPKK, mengingat tanah
dimana didirikan apartemen atau rumah susun merupakan tanah hak bersama sebagai satu-
kesatuan dari para pemilik satuan rumah susun (tidak di pecah-pecah), walaupun satuan-

satuan rumah susun tersebut telah dijual kepada para pembeli, namun tanah bersama milik
PPKK.
Adakah dimungkinkan investor bersedia bekerjasama pemanfaatan tanah?
Ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Jika PMDN No. 1 Tahun 1977 masih berlaku maka perjanjian kerjasama pemanfaatan
tanahnya dalam bentuk BOT akan menarik minat investor untuk keperluan bisnis
dengan pertimbangan seperti di bawah ini:

Melalui perjanjian kerjasama BOT (Build-Operate and Transfer) berarti:
a. Investor yang membiayai pembangunan objek BOT (perkantoran, hotel, rumah
sakit).
b. Objek BOT milik investor selama masa konsesi.

c. Jika dibangun apartemen, satuan-satuan rumah susun (SRS) bisa dijual sedang tanah
hak bersamanya adalah HGB atau Hak Pakai tetap menjadi kepunyaan PPKK (HGB
atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan) dan tidak berubah status pemilikannya

sebagai BMN.