Page 89 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Sunaryo Basuki: Aspek Legal Permasalahan Hukum Tanah Hak Pengelolaan ... 81

ayat (2) UUPA) untuk melaksanakan UUPA dan peraturan pelaksanaannya di Daerah
(Propinsi, Kabupaten dan Kota).
8. Berdasarkan pasal 5 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, disebutkan
bahwa “usaha pembangunan perumahan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini tidak

boleh diselenggarakan dengan menggunakan tanah kepunyaan pihak lain”. Ini berarti bah-
wa baik usaha pembangunan perumahan yaitu rumah tunggal (single houses atau landed
houses) maupun rumah susun tidak boleh diselenggarakan dengan menggunakan tanah

kepunyaan pihak lain. Sedang yang di maksud “tanah kepunyaan pihak lain” adalah tanah
dengan hak sewa atau hak baru di atas tanah Hak Milik, karena kurang memberikan
kepastian hukum kepada pihak pemilik rumah maupun pemilik satuan rumah susun (Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun), apalagi jika, rumah susun yang bersangkutan dibangun

untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan pertimbangan sama sekali tidak
memberikan perlindungan hukum kepadanya.

D. Saran

1. Supaya tanah Hak Pengelolaan itu tidak dibiarkan tanpa dimanfaatkan (mangkrak)
sebaiknya Menteri Agraria, melalui Peraturan Menteri Agraria menyatakan berlaku kem-
bali ketentuan PMDN No. 1 Tahun 1977, sehingga bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan

dapat didaya gunakan kembali dalam rangka perjanjian kerjasama PPKK dengan para
investor.
2. Semoga Presiden, Bapak Joko Widodo dapat memperhatikan masalah di atas, sehingga
Barang Milik Negara (BMN) dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
3. Bagi PT yang memerlukan tanah di PPKK, sebaiknya diusahakan untuk bekerjasama atau
akuisisi saham PT yang telah memiliki dokumen dan perizinan untuk menguasai bidang

tanah HGB sebelum tanggal 24 Oktober 1999.
4. Seyogianya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2014 tentang “Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara” ditinjau kembali dan di revisi sehingga

dapat memenuhi kebutuhan para investor yang menghendaki “Business Like” dan “Market
Friendly”, dalam rangka memberi wewenang kepada investor atau developer (pengem-
bang) untuk memenuhi kepentingan business-nya melalui penguasaan tanah areal pro-
yeknya.

5. Kiranya pengaturan BMN atau BMD harus lebih luwes dengan memperhatikan kepen-
tingan para investor atau developer dalam rangka pengembangan BMN atau BMD untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang permukiman dan kegiatan usaha.

6. Agar tanah menjadi optimal dan memberikan nilai tambah, dengan mengacu pada keten-
tuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 dengan memberikan HGB di atas