Page 87 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Sunaryo Basuki: Aspek Legal Permasalahan Hukum Tanah Hak Pengelolaan ... 79

berupa tanah untuk pembangunan rumah susun seperti yang di maksud pada Pasal 18
huruf a di lakukan dengan cara sewa atau kerjasama pemanfaatan”.
Ini berarti bahwa BMN seperti tanah Hak Pengelolaan pada PPKK atau PPK Gelora Bung
Karno dan bagian dari tanah Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dengan HGB seperti

disebutkan di atas (uraian No. 4), dapat disewakan kepada investor untuk pembangunan
rumah susun komersial.
2. Ketentuan pasal 18 huruf a yo pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang “Rumah

Susun” rupanya merupakan ANTITHESE terhadap dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan
Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1977.
Mengingat ketentuan tersebut dikehendaki oleh para investor atau pengembang untuk
memberi kemungkinan kepada investor bekerjasama dengan para pengelola tanah Hak

Pengelolaan, seperti pada PPK Gelora Bung Karno atau PPKK dan para pengelola Hak
Pengelolaan lainnya yang semacam PPKK, dari pada BMN tersebut menjadi “Mangkrak”.
Atas dasar pertimbangan tersebut sudah waktunya untuk menyatakan berlaku lagi
ketentuan semacam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1977 oleh

Menteri Agraria dalam Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Peraturan Menteri Agraria tersebut
memberi wewenang kepada pemegang Hak Pengelolaan untuk dapat memberikan HGB
atau Hak Pakai kepada investor atau pengembang (developer) yang ingin bekerjasama

mengembangkan bagian areal tanah Hak Pengelolaan yang bersangkutan, dalam rangka
pembangunan fisik dilingkungan bagian wilayah perkotaan.
3. Ini berarti bahwa UU No. 20 Tahun 2011 mulai berlaku Tanggal 10 Nopember 2011, karena
telah disahkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengikat secara umum semua warga-

negara dan setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia. Sedang Peraturan Menteri
Keuangan meskipun bersumber pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, namun pada hakikatnya hanya berlaku dilingkungan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia secara internal, meliputi PPK Gelora Bung Karno dan PPKK dan lain-

lain yang areal tanahnya dikuasai dengan Hak Pengelolaan.
4. Oleh karena itu pengelolaan tanah-tanah Hak Pengelolaan sebagai Barang Milik Negara
(BMN), seyogiannya perlu diserahkan kembali kewenangan pemberian HGB atas bagian-

bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pemegang Hak Pengelolaan supaya BMN yang
bersangkutan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai-
mana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dan dipihak
lain dapat menghasilkan sebesar-besarnya pendapatan bagi Negara, dalam bentuk Pen-

dapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Secara yuridis (menurut hukum) tidak mungkin, pemanfaatan BMN dan BMD dengan cara
sewa mengingat status tanah BMN atau BMD adalah: a) Hak Pakai, yang dipakai untuk

keperluan pelaksanaan tugasnya, dan b) Hak Pengelolaan, yaitu hak yang menyediakan
tanah untuk keperluan pihak lain.