Page 86 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

78 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Barang Milik Negara telah terbit sertipikat hak tanahnya (pasal 19 ayat (1) dan (2)
UURS), Barang Milik Negara tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah
susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah susun
khusus untuk yang berkebutuhan khusus.

d) Apakah mungkin untuk pembangunan rumah susun komersial ?
Jika memang diperlukan untuk memenuhi keperluan bisnis dapat saja dilakukan
oleh para investor untuk membangun apartemen komersial, yang satuan-satuannya

tanpa tanah hak bersama dapat dijual secara komersial atau satuan-satuannya dapat
disewakan.
Apabila dapat dilaksanakan Sub C di atas, maka dimungkinkan penjualan satuan-
satuan rumah susun tanpa tanah hak bersama, berdasarkan pasal 48 UURS, yaitu

SKBG (Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun), sedang
ketentuan lebih lanjut SKBG akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 49
UURS).
e) Apa yang dapat dilakukan oleh investor yang menyewa Barang Milik Negara (BMN)

atau Barang milik Daerah (BMD)?
(1) Dalam hal ini investor hanya dapat membangun apartemen atau bangunan
komersial lainnya di atas tanah dengan hak sewa berdasarkan perjanjian sewa

menyewa dengan PPKK.
(2) Jika bangunan apartemen telah selesai dibangun tanpa tanah milik bersama
dapat dijadikan jaminan pelunasan kredit dengan dibebani Fidusia (UU No. 42/
1999).

(3) Jika PP tentang SKBG telah terbit dapat menjual Satuan Rumah Susun tanpa
tanahnya kepada para pembelinya.
(4) Jika e. (3) belum dimungkinkan maka satuan-satuan rumah susun (tanpa tanah
hak bersama) yang bersangkutan dapat disewakan untuk 30 tahun/atau lebih

(sebagai long term lease), dengan ketentuan jika perjanjian sewa menyewa
satuan rumah susun telah berakhir dapat diperbarui lagi (bukan diperpanjang)
selama 30 tahun dan seterusnya.

(5) Dalam rangka menarik para calon penyewa jangka panjang (long term lease),
seyogianya dimungkinkan penerapan sewa-menyewa satuan rumah susun
untuk jangka panjang.

C. Kesimpulan
1. Dalam pasal 18 huruf a yo pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 nomor 108) mulai berlaku tanggal 10 Nopember 2011,

disebutkan bahwa “Pemanfaatan barang milik Negara atau Daerah (BMN atau BMD) yang