Page 91 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

DIMENSI HUKUM PERCEPATAN REFORMA AGRARIA
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Endang Pandamdari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Abstrak
Ketimpangan penguasaan tanah menyebabkan dilaksanakannya landreform di Indonesia. Namun
pelaksanaan landreform yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat menyebabkan
pemerintah melaksanakan reforma agraria sebagai penyempurnaan landreform ditambah adanya
akses reform. Saat ini pemerintah menetapkan percepatan reforma agraria melalui legislasi dan
redistribusi tanah, serta pelaksanaan perhutani sosial. Keberhasilan percepatan reforma agraria ter-
sebut memerlukan dilakukannya harmonisasi hukum dan sikronisasi hukum, penguatan kelem-
bagaan/aparat, peningkatan budaya hukum, pemenuhan ketersediaan sarana atau fasilitas, dan
peningkatan kualitas masyarakat.

A. Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk berjumlah 250 juta manusia,
dimana sebagian besar masuk dalam kategori masyarakat miskin. Konsentrasi masyarakat
1
miskin tersebut berada di pedesaan, kurang lebih berkisar 62% penduduk. Yang menarik
ternyata 90% rakyat miskin di pedesaan tersebut adalah pekerja keras. Menjadi tanda tanya
mengapa rakyat yang sudah bekerja keras tetap hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain,
ditemukan 0,2 % penduduk Indonesia menguasai 56 % asset nasional, dimana asset nasional
tersebut 87 % dalam bentuk tanah. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat sedikit

orang yang menguasai tanah terlalu banyak, dan terlalu banyak orang menguasai tanah
terlalu sedikit, bahkan ada yang tidak menguasai apa-apa.
Realita ini tegas memperlihatkan adanya ketimpangan penguasaan tanah, padahal Pasal
33 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan bahwa politik agraria nasional ditujukan bagi sebesar-

besarmya kemakmuran rakyat. Melalui UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria, dan peraturan pelaksanaannya telah diatur upaya mewujudkan kemakmuran
rakyat di bidang pertanahan, tetapi implementasi yang diharapkan belum terwujud.
Pada tanggal 9 Nopember 2001 ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, dimana salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah melaksanakan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform)

yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
Namun hasil yang diharapkan juga belum maksimal, oleh karena itu diberlakukan
Peraturan Presiden No 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
RKP ini merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden No 2 Tahun

1 Joyo Winoto, “Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan”, Keynote Speech Kepala Badan Pertanahan
Nasional dalam Simposium Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok, 12 Mei 2010.
83