Page 96 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

88 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

yang diberdayakan dalam pembangunan itu mempunyai akses untuk menjadikan modal yang
10
telah mereka miliki sebelumnya, sebagai modal potensial dalam berproduksi.

3. Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang pertanahan, negara memiliki peran
yang besar untuk mengatur pemilikan, penguasaan, dan pengusahaan tanah. Dalam UUPA,
peran negara tercakup dalam Hak Menguasai dari Negara, sebagai pendelegasian

kewenangan publik Hak Bangsa Indonesia kepada Negara. Bagir Manan menyatakan bahwa
konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan
negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata
sebagai penjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan
11
keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengalaman berbagai negara menunjukan bahwa agrarian reform mengandung arti
penting bagi dasar awal ekonomi nasional. Kisah sukses reforma agraria di Jepang dan Brazil
patut dijadikan referensi. Program reforma agraria di Jepang pasca Perang Dunia II membuat

negeri matahari itu mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan hingga hari ini. Brazil kini
menjadi negara eksportir utama pangan ke seluruh dunia. Padahal, tahun 2002 negara
12
dengan penduduk sekitar 50 juta rakyat menderita kelaparan kronis.
Keberhasilan negara-negara tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang
pertanahan, memacu hadirnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 terkait Reforma
Agraria menjadi penting. Presiden Joko Widodo telah menetapkan reforma agraria sebagai
program prioritas. Target program akan dicapai melalui dua skema yaitu pertama, melalui

legislasi dan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar, dan kedua, melalui pelaksanaan program
13
perhutani sosial seluas 12,7 hektar. Program perhutani sosial dilakukan melalui alokasi
sumber daya hutan yang dikuasai negara kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Perhutani Sosial. Peraturan ini menegaskan bahwa perhutani sosial adalah sistem pengelo-
laan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat
yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku

utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika
sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan
14
rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin: 1)

10 Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in The West anf Fails Everywhere
Else, (New York: Basic Books, 2000), hlm 48.
11 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian,
(Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996), hlm. 16.
12 Bernhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 53.
13 R. Yando Zakaria, Mempercepat Reforma Agraria, www.kompas.com, diunduh tanggal 6 September
2017.
14 Ibid.