Page 97 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Endang Pandamdari: Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria ... 89

menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi asset sumber daya hutan, 2)
menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan, dan 3) mengurangi kemiskinan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Percepatan reforma agraria ini dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi

keberhasilan percepatan reforma agraria tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum dalam percepatan reforma agraria:
Mengacu pada salah satu arah kebijakan pembaruan agraria dalam TAP MPR IX/MPR/2001

untuk melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi
terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pembaruan agraria, maka segera dituntaskan sinkronisasi hukum sekaligus pula
15
harmonisasi hukum di bidang agraria. Hal ini sangat krusial mengingat tanah obyek
reforma agraria dapat menjadi tidak jelas statusnya karena terjadinya tumpang tindih
dalam pengaturannya oleh instansi yang berbeda.
2. Penguatan kelembagaan/ aparat yang menangani program reforma agraria:

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
mengatur struktur hukum yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

Tetapi khusus pelaksanaan percepatan reforma agraria perlu penguatan kelembagaan
yang mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Penguatan kelembagaan ini bukan
hanya di BPN, tetapi juga terkait instansi lain diantaranya Kementerian Kehutanan,
Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.

3. Mendorong peningkatan budaya hukum masyarakat:
Semua masyarakat pada dasarnya memiliki budaya hukum. Tetapi budaya hukum sebagai
kunci untuk memahami dan melaksanakan hukum sebagai nilai yang dihayati perlu
ditumbuhkan dalam masyarakat. Keberhasilan percepatan reforma agraria juga

tergantung pada budaya hukum masyarakat, utamanya masyarakat yang menjadi subyek
reforma agraria tersebut.
4. Pemenuhan ketersediaan sarana atau fasilitas:

Dalam melaksanakan percepatan reforma agraria, diperlukan kepastian tersedianya
pemutakhiran data obyek reforma agraria, kepastian tersedianya dana untuk kegiatan
reforma agraria, serta terpenuhinya kebutuhan sarana yang diperlukan.
5. Peningkatan kualitas masyarakat:

Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai subyek reforma agraria, perlu
ditingkatkan kemampuan dan keahliannya sebagai penerima tanah obyek reforma agraria,

15 Sinkronisasi mengarah pada hubungan vertikal antara peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi menunjukkan peraturan perundang-
undangan setingkat tidak saling bertentangan.