Page 134 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Pasupati. Ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan,
pemerintah perlu mencari solusi dalam upaya penyediaan
permukiman yang inklusif dan berkelanjutan agar masalah ini tidak
terjadi kembali.
Meninjau dokumen RPJP Kota Bandung Tahun 2005-2025 pada
Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Target
Tahun 2025”, dan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 Misi
4 “Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang,
Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang
yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”. Isu lingkungan
menjadi isu yang tidak selesai-selesai di perkotaan bahkan sejak tahun
pelaksanaan RPJP Kota Bandung yaitu tahun 2005. Melihat kondisi
Kota Bandung yang memprihatinkan dalam penyediaan perumahan
yang inklusif, diperlukan solusi yang tepat dalam merencanakan
tata ruang Kota Bandung yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Pembangunan permukiman yang berkelanjutan tidak hanya
berfokus pada aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga mencakup
aspek sosial dan ekonomi. Untuk menciptakan kota yang inklusif,
perlu adanya akses yang adil terhadap sumber daya dan fasilitas bagi
semua lapisan masyarakat.

Guru Besar SAPPK ITB Profesor Haryo Winaryo mengusulkan
untuk pemerintah memiliki hak untuk membeli lahan terlebih
dahulu atau dikenal dengan skema pre-emption right (Mahendara,
2021). Dalam Bahasa Indonesia pre-emption right adalah hak
memesan terlebih dahulu, atau opsi pertama untuk membeli adalah
hak kontraktual untuk memperoleh properti tertentu yang baru ada
sebelum dapat ditawarkan kepada orang atau badan lain mana pun.
Skema pre-emption right bukan sesuai hal yang baru dan sudah berhasil
diterapkan di beberapa negara. Profesor Haryo menyampaikan
pentingnya pre-emption right yaitu hak pemerintah untuk membeli
tanah sebelum dijual kepada pihak ketiga. Pre-emption right dapat
menjadi strategi efektif untuk memastikan ketersediaan lahan

Pre-Emption Right: Strategi Penyediaan Permukiman 119
Vira Marcelina