Page 136 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

penerapan skema ini meskipun digunakan sebagai solusi penyediaan
permukiman dengan harga terjangkau, tetapi pemerintah tetap
mendapatkan keuntungan. Di negara Prancis, skema pre-emption
right sudah berkembang dan diatur oleh undang-undang. Hal ini
juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk
kedepannya dapat menyusun regulasi terkait skema pre-emption
right ini, karena dalam implementasinya diperlukan peraturan yang
mengikatnya. Regulasinya bisa berupa peraturan pemerintah dan
nantinya diikuti oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/
BPN sebagai petunjuk tata cara pelaksanaan skema pre-emption right
dalam penataan ruang. Karena dalam implementasinya, skema ini
tidak hanya dalam penyediaan perumahan saja, tetapi bisa dalam
penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, ruang terbuka hijau dan
kegiatan lainnya yang mendukung dalam perencanaan tata ruang.

PENUTUP
Pertumbuhan penduduk di Kota Bandung membuat kebutuhan
pemenuhan sarana hunian terus meningkat. Permukiman kumuh
menjadi dampak dari terjadinya urbanisasi, sehingga pemerintah
perlu menemukan solusi penyediaan permukiman yang inklusif
di perkotaan salah satunya Kota Bandung. Faktor penentu dalam
mencapai pembangunan perkotaan yang inklusif adalah ketersediaan
lahan yang dapat diakses dan cocok untuk membangun perumahan
terjangkau di lokasi yang strategis. Skema pre-emption right menjadi
solusi yang penulis tawarkan dalam penyediaan permukiman bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Pre-emption right memberikan
hak terlebih dahulu bagi pemerintah untuk membeli lahan agar
mendapatkan tanah di lokasi strategis dalam membangun perumahan
yang terjangkau atau fasilitas umum lainnya yang perlu didukung
dengan adanya regulasi.

Pre-Emption Right: Strategi Penyediaan Permukiman 121
Vira Marcelina