Page 132 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Terdapat satu skema untuk penyediaan permukiman di perkotaan
yang disampaikan oleh Guru Besar ITB Profesor Haryo Winaryo dalam
suatu webinar yaitu melalui hak memesan tanah terlebih dahulu
dalam rangka tanah berkaitan dengan hak prerogatif pemerintah
untuk memperoleh tanah sebelum pemiliknya menjualnya kepada
pihak ketiga. Dalam skema ini pemerintah dan masyarakat akan sama-
sama mendapatkan keuntungan. Sehingga tujuan dari penulisan esai
ini adalah untuk menjelaskan kondisi permukiman di Kota Bandung
sehingga dapat memberikan solusi dalam penyediaan permukiman
perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang melalui
skema “Land Pre-emption Right” dalam penataan ruang perkotaan.

SKEMA PRE-EMPTION RIGHT DALAM MEMASTIKAN KETERSEDIAAN
TANAH
Urbanisasi sebagai fenomena yang sulit dikendalikan di Indonesia.
Permasalahan di perkotaan adalah terkait dengan pemenuhan
kebutuhan hunian yang layak huni. Hal ini dikarenakan pertumbuhan
penduduk yang cepat belum diimbangi dengan penyediaan
lahan untuk permukiman. Terutama di perkotaan permasalahan
utamanya adalah lahan yang terbatas, tingkat pendapatan rendah,
tunawisma, dan daya beli yang rendah. Akibatnya adalah terjadi
penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
mengakibatkan kekumuhan. Permukiman belum terintegrasi dengan
akses prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Permukiman
kumuh disebut sebagai keadaan hunian tidak layak huni yang
memiliki ciri kepadatan bangunan tinggi, rawan penyakit, kualitas
bangunan yang buruk, dan prasarana yang tidak memadai sehingga
membahayakan kelangsungan hidup penghuninya (Fitria & Setiawan,
2014).

MBR atau masyararakat berpenghasilan rendah memiliki
keterbatasan dalam finansial dan mereka cenderung tinggal di
perkotaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi tantangan bagi
pemerintah dalam melaksanakan program penyediaan perumahan

Pre-Emption Right: Strategi Penyediaan Permukiman 117
Vira Marcelina