Page 127 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

nasional. Pembangunan ini juga tetap perlu menyesuaikan dengan
rencana tata ruang yang berlaku, agar pemanfaatannya sesuai dengan
peruntukannya. Jika pembangunannya dilakukan di perkotaan
dan dalam hal tidak terdapat zona yang memadai untuk kawasan
pertanian (Zona P), maka pembangunannya dapat disesuaikan
ke Zona Ruang Terbuka Hijau (Zona RTH) dengan penyesuaian
terhadap peraturan zonasinya. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun
berjalan implementasi pertanian vertikal berjalan dengan baik dan
menghasilkan produktivitas yang optimal, maka di daerah tersebut
dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap
rencana tata ruangnya, untuk pengalokasian Zona P terhadap
pertanian vertikal (menyesuaikan rencana strategis dan Rencana
Jangka Panjang Menengah Daerah/RPJMD).
Jika proyek yang dilakukan pemerintah tersebut sudah berhasil,
barulah dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk pertanian
vertikal bagi perorangan ataupun badan hukum. Pengelolaannya
dapat diberikan hak bersama berupa Hak Guna Bangunan sebagai
hak pada tapak tanahnya, dengan subjek haknya kelompok tani atau
perusahaan. Jika pengelolanya merupakan perorangan, pembangunan
dapat dilakukan di atas tanah Hak Milik dengan tetap mengindahkan
rencana tata ruang yang berlaku. Catatannya, jika suatu tanah
Hak Milik dijadikan tapak untuk lahan Pertanian Vertikal, maka
penggunaan tanahnya perlu disesuaikan menjadi “pertanian”. Dengan
demikian, semakin terbuka peluang masyarakat untuk memperoleh
penghidupan melalui kegiatan bertani di lahan yang relatif lebih
sempit (perkotaan) sekaligus memberikan peluang lapangan usaha
bagi orang lain yang membutuhkan.

PENUTUP
Konsep dari pertanian vertikal ini lebih daripada sekadar metode
atau teknik pertanian, melainkan kombinasi antara teknologi,
metode, infrastruktur, arsitektur dan kebijakan. Pengembangan
pertanian vertikal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara,

112 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals