Page 131 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 131
daerah kumuh dengan alasan faktor ekonomi. Pada tahun 2022,
persentase permukiman kumuh di Kota Bandung mencapai 2,79
persen (Yusuf, 2022). Hal ini disebabkan karena harga lahan yang
tinggi dan sebagian besar masyarakat miskin di Kota Bandung tidak
mampu untuk membeli lahan ataupun perumahan. Tantangan yang
dihadapi Kota Bandung akibat urbanisasi tidak hanya permukiman
kumuh, tetapi lahan-lahan yang terlantar juga semakin banyak.
Dalam hal ini pemerintah perlu memikirkan bagaimana solusi dalam
penyediaan perumahan yang inklusif bagi semua orang.
Dampak dari urbanisasi saat ini adalah semakin meningkatnya
kebutuhan untuk sarana hunian yang layak terutama bagi masyarakat
miskin. Sesuai dengan New Urban Agenda tahun 2045 yaitu ekonomi
perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, no one left behind, serta
lingkungan yang berkelanjutan. Artinya pemerintah harus memastikan
persamaan hak dan kesempatan dalam bidang sosial ekonomi, budaya
dan tata ruang. Akses yang setara bagi setiap orang terhadap fasilitas
publik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11
(SDGs 11) “Menciptakan perkotaan dan permukiman yang inklusif,
aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Tidak hanya menunjukkan
skala fenomena urbanisasi, namun juga menekankan pentingnya kota
dalam perekonomian global, agenda perubahan iklim, penggunaan
dan konsumsi sumber daya alam, serta kontribusinya terhadap
kemajuan sosial dan inovasi.
Oleh karena itu, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar
bagi setiap manusia. Setiap orang butuh tempat tinggal, tidak hanya
orang kaya saja. Namun pada realitanya, orang miskin sering kali sulit
mendapatkan sarana hunian yang layak terutama di perkotaan. Oleh
karena itu, hal tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Mengapa? Karena dalam Pancasila sila ke-5 sudah terjamin keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan dalam penataan ruang
juga menjadi penting dalam mewujudkan ruang yang nyaman bagi
semua orang termasuk dalam menyediakan hunian di perkotaan.
116 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
