Page 135 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 135

untuk pembangunan  infrastruktur publik, perumahan  terjangkau,
          dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Pre-emption right
          menarik perhatian karena membuka peluang baru dalam mengatasi
          masalah  pertanahan  di  Indonesia. Dengan  penerapan hal ini,
          pemerintah dapat lebih mudah mendapatkan lahan di lokasi strategis
          untuk kepentingan publik, khususnya dalam rangka menyediakan
          hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan
          skema pre-emption right ini perlu adanya kolaborasi antar stakeholder
          diantaranya pemerintah, swasta dan masyarakat.
             Dalam  skema ini,  pemerintah Kota Bandung  mempunyai
          hak  memesan  terlebih  dahulu atas  properti  yang  berada dalam
          yurisdiksinya, yang dapat digunakan untuk pembangunan perkotaan,
          kebijakan  perumahan,  atau  public  goods  lainnya. Hak memesan
          terlebih dahulu dapat digunakan  pemerintah  Kota  Bandung  untuk
          memperoleh  lahan, penggunaannya  bisa  digunakan untuk proyek
          perumahan yang terjangkau sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.
          Pemerintah dapat menjamin ketersediaan perumahan bagi masyarakat
          berpenghasilan rendah dengan memberikan prioritas pada perolehan
          lahan yang layak. Di Indonesia belum ada yang menerapkan skema
          pre-emption right ini karena perlu perencanaan yang matang. Namun,
          dalam penerapan skema ini pemerintah memiliki kewenangan untuk
          membeli lahan dan mengembangkannya dalam skala besar. Sumber
          pembiayaannya dapat  melalui  APBN dan  APBD oleh  pemerintah
          pusat  secara langsung maupun melalui  pemerintah  daerah.  Tidak
          hanya dari itu, sumber pembiayaan juga bisa bersumber dari swasta
          berupa CSR, joint venture dan wakaf dalam islam. Dalam hal ini bank
          tanah juga berperan  dalam mengelola  urusan  pertanahan  dalam
          upaya penyediaan permukiman inklusif.

             Pelaksanaan  dari  skema  pre-emption  right ini  adalah ketika
          suatu pengembang besar membangun perumahan dengan skala yang
          besar, pemerintah mendapatkan lima persen hunian dengan patokan
          harganya  yaitu  pada harga  produksi  atau konstruksi. Sehingga




          120   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140