Page 135 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 135
untuk pembangunan infrastruktur publik, perumahan terjangkau,
dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Pre-emption right
menarik perhatian karena membuka peluang baru dalam mengatasi
masalah pertanahan di Indonesia. Dengan penerapan hal ini,
pemerintah dapat lebih mudah mendapatkan lahan di lokasi strategis
untuk kepentingan publik, khususnya dalam rangka menyediakan
hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan
skema pre-emption right ini perlu adanya kolaborasi antar stakeholder
diantaranya pemerintah, swasta dan masyarakat.
Dalam skema ini, pemerintah Kota Bandung mempunyai
hak memesan terlebih dahulu atas properti yang berada dalam
yurisdiksinya, yang dapat digunakan untuk pembangunan perkotaan,
kebijakan perumahan, atau public goods lainnya. Hak memesan
terlebih dahulu dapat digunakan pemerintah Kota Bandung untuk
memperoleh lahan, penggunaannya bisa digunakan untuk proyek
perumahan yang terjangkau sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.
Pemerintah dapat menjamin ketersediaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dengan memberikan prioritas pada perolehan
lahan yang layak. Di Indonesia belum ada yang menerapkan skema
pre-emption right ini karena perlu perencanaan yang matang. Namun,
dalam penerapan skema ini pemerintah memiliki kewenangan untuk
membeli lahan dan mengembangkannya dalam skala besar. Sumber
pembiayaannya dapat melalui APBN dan APBD oleh pemerintah
pusat secara langsung maupun melalui pemerintah daerah. Tidak
hanya dari itu, sumber pembiayaan juga bisa bersumber dari swasta
berupa CSR, joint venture dan wakaf dalam islam. Dalam hal ini bank
tanah juga berperan dalam mengelola urusan pertanahan dalam
upaya penyediaan permukiman inklusif.
Pelaksanaan dari skema pre-emption right ini adalah ketika
suatu pengembang besar membangun perumahan dengan skala yang
besar, pemerintah mendapatkan lima persen hunian dengan patokan
harganya yaitu pada harga produksi atau konstruksi. Sehingga
120 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals