Page 128 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

dan dapat pula diadopsi di Indonesia dengan berbagai kelebihan
dan kekurangannya. Pertanian vertikal ini dapat dijadikan kawasan
strategis oleh pemerintah dan posisinya tidak menggantikan LP2B
maupun LSD, tetapi justru menjadi faktor penambahnya. Oleh karena
pertanian vertikal ini merupakan hal yang baru khususnya dalam
lingkup kebijakan ketahanan pangan, maka sebelum penyusunan
kebijakannya perlu didahului dengan riset atau penelitian yang
mendalam terhadap pilot project tertentu untuk menguji tingkat
keberhasilan pertanian vertikal di Indonesia. Jika pilot project tersebut
sudah berhasil, maka pertanian vertikal dapat dikembangkan secara
bertahap mulai dari level instansi pemerintahan hingga perorangan.
Pengembangan pertanian vertikal juga perlu memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam rencana tata ruang yang
berlaku. Dengan hadirnya pertanian vertikal, diharapkan dapat
membawa surplus bagi ketahanan pangan, menggerakkan roda
perekonomian dan juga memberikan dukungan bagi daya dukung
lingkungan, sehingga kehidupan manusia dengan lingkungan alam
dapat berjalan berkelanjutan secara selaras dan harmonis.

REFERENSI
Ansari, M.N., Bachri, S. and Lahae, K. (2020) ‘Efektivitas Terhadap
Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan’,
Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(2), pp. 135–
151. Available at: https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863.
Ayunita, K.T., Widiati, I.A.P. and Sutama, I.N. (2021) ‘Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan’, Jurnal
Konstruksi Hukum, 2(1), pp. 160–164. Available at: https://doi.
org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164.
Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) ‘Jumlah Penduduk Pertengahan
Tahun - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia’, Diakses
pada 28 Juni 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/
MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.
html.

Konsep Pengembangan Kebijakan Pertanian Vertikal 113
I Putu Gde Yoga Sugiri