Page 126 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Oleh karena pengembangan vertikal ini belum pernah ditetapkan
menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah, maka pengembangan
awalnya dapat berupa pilot project yang diterapkan di beberapa daerah
tertentu di Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai sebuah kebijakan,
perlu dilakukan riset atau penelitian lebih lanjut terkait dengan
berbagai kriteria yang memadai untuk mendirikan atau membangun
suatu kawasan pertanian vertikal. Adapun kriteria yang harus dikaji
sekurang-kurangnya mencakup:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
2. Koefisien dasar bangunan (KDB);
3. Koefisien lantai bangunan (KLB);
4. Infrastruktur dasar (luas kawasan, ketinggian bangunan, lokasi
kawasan, material standar, umur efektif bangunan);
5. Komoditas pertanian yang sesuai;
6. Tingkat produksi pangan yang menyesuaikan kebutuhan
masyarakat sekitar;
7. Sumber dana dan biaya operasional pembangunan hingga
perawatan;
8. Mekanisme perawatan atau maintenance;
9. Kebutuhan tenaga kerja; dan
10. Distribusi serta pemasaran produk pertanian vertikal.

Pada tahap awal, pengelolaan pertanian vertikal dapat dilimpahkan
kepada lembaga pemerintah/pemangku kepentingan terkait yang
melaksanakan urusan di bidang pangan ataupun pertanian (misalnya
Badan Usah Logistik/Bulog ataupun Kementerian Pertanian).
Pembangunannya dapat dilakukan di atas tanah Hak Pakai milik
pemerintah yang belum dioptimalkan untuk bangunan ataupun jika
misalnya tidak tersedia tanah sama sekali, dapat dilakukan dengan
mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Agenda pembangunan pertanian vertikal ini perlu dijadikan
agenda strategis berjenjang bagi pemangku kepentingan terkait yang
dapat diimplementasikan mulai level daerah kabupaten/kota hingga

Konsep Pengembangan Kebijakan Pertanian Vertikal 111
I Putu Gde Yoga Sugiri