Page 141 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 141

hal  ini membuktikan  lemahnya penguatan  kelembagaan dan  tidak
          adanya suatu strategi yang diterapkan.
             Sejak  dilantiknya Bapak  Agus Harimurti  Yudhoyono (AHY)
          menjadi Menteri  ATR/Kepala  BPN  pada  tanggal  21 Februari 2024,
          sudah  beberapa  kasus  mafia  tanah  yang  ditangani beliau, hal  ini
          sepadan dengan arahan Presiden Joko Widodo salah satunya adalah
          memberantas mafia tanah. Dikutip dari cnbcindonesia.com (2024),
          Menteri  ATR/BPN  yaitu Bapak  AHY mengungkap 2  (dua)  temuan
          kasus mafia tanah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, kerugian yang
          dialami mencapai 17 miliar rupiah dan sertipikat tanah yang diduga
          dipalsukan mafia  tanah ini  sekitar 1.200  sertipikat  tanah.  Hal ini
          bukan hanya menyebabkan kerugian oleh si pemilik tanah akan tetapi
          juga kerugian yang dialami negara.

             Tidak sampai disitu saja, Menteri ATR/Kepala BPN dalam siaran
          persnya yang dilansir diwebsite atrbpn.go.id (2024) mengungkapkan
          bahwa selama pertengahan tahun 2024 satuan tugas (satgas) mafia
          tanah telah  mendapatkan  data target  operasi tindak  kejahatan
          pertanahan sebanyak 82 kasus. Hal ini lebih besar dari tahun 2023
          yang hanya mencapai 60 kasus. Artinya tindak kejahatan pertanahan
          mengalami lonjakan kasus  yang bisa  dibilang  signifikan, hal  ini
          dikarenakan Kementerian ATR/BPN menargetkan setiap tahunnya 60
          kasus. Angka tindak kejahatan pertanahan bukan semata-mata soal
          nominal yang  tinggi,  namun yang  menjadi  pekerjaan Kementerian
          ATR/BPN bagaimana menyelesaikan  kasus  tersebut  dan  upaya
          mencegah munculnya tindak kejahatan pertanahan yang disebabkan
          oleh mafia tanah.

             Kementerian  ATR/BPN berupaya  dalam memberantas mafia
          tanah mulai dari membuat sebuah kebijakan, membentuk satgas anti
          mafia tanah, bekerja sama dari berbagai stakeholder sampai dengan
          mencanangkan  program strategis  nasional  seperti  halnya  program
          Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
          Akan  tetapi program  yang  dicanangkan  Kementerian ATR/BPN



          126   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146