Page 144 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

hukum. Bentuk kerjasama tersebut sebagai dasar untuk mendukung
pembentukan satgas anti mafia tanah. Adapun bentuk kerjasama
tersebut sebagai berikut (Karlina and Putra, 2022):
1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/
BPN bersama Polri nomor 3/SKB/III/2017 serta B/26/III/2017
tentang Kerma di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
pada tanggal 17 Maret 2017;
2. Penerbitan Pedoman Kerja antara Kementerian ATR dengan Polri
nomor 26/SKB–900/VI/2017 serta 49/VI/2017 tentang Kerjasama
di Bidang Agraria/ Pertanahan Dan Tata Ruang pada tanggal 12
Juni 2017;
3. Penerbitan Keputusan Bersama Kabareskrim serta Dirjen
Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah
nomor B/01/V/2018/Bareskrim–34/SKB–800/V/2018 tentang
Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah pada tanggal
8 Mei 2018.
3 (tiga) dasar diatas merupakan aksi nyata dan keseriusan
Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah. Secara tidak
langsung Kementerian ATR/BPN sudah melakukan sebuah penguatan
kolaborasi kelembagaan ditingkat pusat, maka dari itu kantor-kantor
pertanahan bersama instansi pemerintah daerah mencontoh apa yang
sudah dilakukan oleh instansi pusat.
Beranjak dari 3 bentuk kerjasama diatas, ditemukan beberapa
kantor pertanahan (kantah) sudah melaksanakan kerjasama yang
didasari atas nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN
bersama Polri, seperti contoh yang telah dilaksanakan Kantah
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Selasa, 14 Mei 2024
yang bertempat di Hotel Qubu Resort Kubu Raya dalam hal ini Kantah
Kab. Kubu Raya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
(PKS) bersama Kepolisian Resor Kubu Raya dan juga Kejaksaan
Negeri Mempawah. PKS ini memang bertujuan salah satunya untuk
mencegah praktik mafia tanah dan mempererat antar stakeholder.

Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan dan Strategi 129
Arif Tri Wibowo