Page 148 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

(Ansel dan Gash, 2018). Membangun kesepahaman tidaklah mudah
harus berdasarkan visi misi lembaga terkait, proses negosiasi,
pendekatan masyarakat yang berorientasi kasus sangat diperlukan.
Tidak berhenti disitu, stakeholder terkait juga berkomitmen bersedia
untuk berkolaborasi untuk menjalankan program dalam hal ini
pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Ketersediaan sumber
daya juga diperhitungkan dalam hal ini, karena kaitannya dengan
anggaran yang ada. Hasil kolaborasi kelembagaan berhasil tidaknya
akan ditentukan bagaimana proses kolaborasi tersebut sesuai dengan
tujuan program yang akan dicapai. Pencegahan munculnya mafia
tanah akan berhasil salah satunya dengan penguatan kelembagaan
yang berkolaborasi secara penuh.
Beberapa kajian telah membuktikan bahwa penguatan
kelembagaan diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan yang
diharapkan, misalnya dalam usaha tebu untuk mendorong
peningkatan produktivitas tebu diperlukan penguatan kelembagaan
mulai dari aspek organisasi, sumber daya yang ada, pelayanan hingga
jaringan (Yuniati, Susilo and Albayumi, 2017). Dalam usaha koperasi
juga memerlukan penguatan kelembagaan, hal ini untuk mencapai
keunggulan koperasi yang kompetitif, maka diperlukan berbagai cara
diantaranya meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan fasilitas
dan pelayanan hingga meningkatkan kerjasama antar lembaga
keuangan (Widiyati, Listyani and Fatati, 2015). Tidak menutup
kemungkinan penguatan kelembagaan pertanahan yang dilakukan
dengan berkolaborasi secara penuh dalam mencegah munculnya
mafia tanah dapat mencapai sebuah keberhasilan paling tidak
meminimalisir.

Berbicara desain penguatan kelembagaan maka untuk
menyelaraskan perlu adanya strategi. Strategi ini dibuat untuk
menjadikan batu loncatan atau satu langkah lebih cepat menuju
sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan memberantas
mafia tanah. Penulis telah menganalisis dan menyimpulkan apa saja

Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan dan Strategi 133
Arif Tri Wibowo