Page 151 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

dengan adanya strategi dan proses penguatan kolaborasi kelembagaan
yang sudah diterangkan diatas diharapkan munculnya mafia tanah
dapat dicegah. Kementerian ATR/BPN yang menjadi lembaga aktor
utama, dapat memberikan suatu dorongan intervensi terhadap
instansi lain maupaun stakeholder terkait untuk bekerja bersama-
sama memerangi mafia tanah.

PENUTUP
Mafia tanah merupakan tindak kejahatan dalam bidang
pertanahan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang
dimana tindakan tersebut dilakukan guna untuk memperkaya diri
sendiri, kelompok maupun golongan dengan menyerobot tanah
yang bukan haknya atau melakukan segala upaya untuk melegalkan
berbagai cara yang tidak seharusnya diperbolehkan. Kementerian
ATR/BPN melakukan beberapa bentuk terobosan kerjasama dengan
aparat penegak hukum guna memberantas mafia tanah diantaranya
penandatanganan nota kesepahaman, penerbitan pedoman kerja,
penerbitan keputusan bersama hingga membuat petunjuk teknis
(juknis). Harapannya dengan adanya terobosan tersebut dapat
menekan kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi
belakangan tahun ini kasus mafia tanah semakin melonjak, maka dari
itu penulis memberikan sebuah alternatif saran maupun solusi berupa
desain penguatan kelembagaan pertanahan dan strategi pencegahan
munculnya mafia tanah.

Desain penguatan kelembagaan meliputi beberapa aspek
diantaranya menggali akar masalah, mengidentifikasi alternatif
kebijakan, menganalisis pemangku kepentingan (stakeholder),
melakukan proses kolaborasi stakeholder hingga terbentuknya
penguatan kelembagaan. Strategi pencegahan munculnya mafia tanah
dapat dilakukan dengan beberapa cara meliputi (1) implementasi
kebijakan dari hulu ke hilir, (2) komunikasi berjenjang (bottom-
up, top-down communication), (3) implementasi sanksi. Dengan
adanya desain penguatan kelembagaan dan strategi pencegahan

136 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals