Page 152 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

munculnya mafia tanah, harapannya Kementerian ATR/BPN sebagai
lembaga aktor utama dibidang pertanahan dapat memberikan
dorongan kepada lembaga/instansi lain dan stakeholder terkait guna
memberantas mafia tanah.

REFERENSI
Chris Ansell & Alison Gash. (2008), Collaborative Governance in
Theory and Practice. Journal of Public Administration Research
and Theory, volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571,
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Junarto, R., Mujiburohman, D. A. and Supadno, S. (2023) ‘Klinik
Pertanahan Desa sebagai Prasyarat Mengentaskan Permasalahan
Pertanahan dan Meningkatkan Budaya Partisipasi Masyarakat’,
Bakti Budaya, 6(2), pp. 192–204. doi: 10.22146/bakti.6803.
Karlina, Y. and Putra, I. S. (2022), ‘Pemberantasan Mafia Tanah
Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia’,
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), pp. 109–130. doi:
10.46306/rj.v2i1.28.
Mujiburohman, D. A. (2018), ‘Potensi Permasalahan Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl)’, BHUMI: Jurnal Agraria dan
Pertanahan, 4(1). doi: 10.31292/jb.v4i1.217.
Petunjuk Teknis Nomor :01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan
dan
Pemberantasan Mafia Tanah.
Ramadan, S. et al. (2024), ‘Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi
Mafia Tanah di Provinsi Lampung’, 2(1).
Sonata, D. L. (2014), Metode penelitian hukum normatif dan empiris:
Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. Fiat Justisia
Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15-35..
Sudibyanung, Koes Widarbo, Fahmi Charis MDW, Sutaryono,
Sukmo Pinuji, Wahyuni, Setiowati, Sri Kistiyah, Y. S., Aristiono
Nugroho, Suharno, N. A. and Slamet Muryono, Asih Retno Dewi,
Priyo Katon Prasetyo, Sri Kistiyah, Eko Budi Wahyono, dan B.
S. (2019), ‘Penguatan kelembagaan dalam kebijakan pertanahan
yang responsif’, pp. 96–109.

Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan dan Strategi 137
Arif Tri Wibowo