Page 157 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 157

muller dengan bukti sertifikat hak Eigendom Verponding No. 3740,
          No. 3741 dan No. 3742. Tidak terima dengan hal tersebut pada tahun
          2020, masyarakat lokal dago elos mengajukan gugatan ke mahkamah
          agung yang menghasilkan Putusan Kasasi No. 934.k/Pdt/2019 yang
          memutuskan  bahwa  Eigendom  Verponding  milik  keluarga  muller
          telah berakhir sesuai UUPA No.5 Tahun 1960. Dua tahun kemudian
          keluarga muller dibantu PT Dago Inti Graha mengajukan peninjauan
          kembali pada mahkamah agung yang menghasilkan Putusan No. 109/
          Pk/Pdt/2022  yang  menyatakan  bahwa  keluarga  muller  berhak  atas
          tanah warga dago elos dan tanah tersebut  nantinya akan dialihkan
          pada PT Dago Inti Graha.
             Tidak  tinggal  diam,  masyarakat melapor kepada  polrestares
          bandung terkait pemalsuan data dan penipuan tanah namun ditolak
          dengan  alasan  warga  tidak memiliki  sertifikat  tanah (CNN,  2023).
          Ketidaksenangan masyarakat terhadap putusan peninjauan kembali
          dan Polrestares Bandung mengakibatkan sejumlah warga dago elos
          memblokade jalan  dan menyebabkan kericuhan  yang kemudian
          ditampilkan diberbagai  macam  berita.  Setelah  terjadi aksi demo
          warga, pada tanggal 15 Agustus 2023, Polda Jawa Barat menanggapi
          laporan  masyarakat  lokal  Dago  Elos  dan  menetapkan  Putusan
          LPB/336/VIII/2023/SPKT/Polda  Jabar yang  menyatakan  bahwa  Heri
          Hermawan Muller dan Dosi Rustandi Muller sebagai tersangka. Pada
          tanggal 6 Mei 2024, Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat izin
          penggeledahan kepada Jo Budi Hartanto, Dirut PT Dago Inti Graha dan
          polisi telah menyampaikan permohonan inzage (permohonan untuk
          melihat  dan memeriksa berkas  perkara) kepada Ketua Pengadilan
          Negeri Kelas 1A Bandung,  namun hingga kini  tidak  ada kejelasan
          lebih lanjut terkait permasalahan konflik sengketa tanah Dago Elos
          (Ripaldi, 2024).

             Selain sebagai sumber  penghidupan,  tanah  memiliki  nilai
          ekonomi karena kepemilikan atasnya berhubungan dengan stabilitas,
          investasi, produktivitas, dan pembangunan. Terdapat  ketidakadilan




          142   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162