Page 155 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 155
No. 3740, No. 3741 dan No. 3742 sebagai alas hak atas kepemilikan
terhadap tanah masyarakat dago elos (Putri, 2023).
Secara ideal, sertifikat Eigendom Verponding yang dibawa oleh
keluarga muller sudah tidak berlaku dan tidak dapat diterima namun
pada kenyataannya, putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menetapkan keluarga
muller berhak atas kepemilikan tanah dago elos. Meski pada tahun
2023, 2 anggota keluarga muller telah ditetapkan sebagai tersangka,
kasus sengketa tanah di dago elos masih belum selesai. Hingga
saat ini masyarakat masih merasakan rasa was-was dan rasa tidak
aman terhadap dampak dari putusan yang ada. Masyarakat lokal
mewaspadai setiap orang-orang yang berkunjung ke Dago Elos.
Karena kekecewaan masyarakat yang mendalam, essay ini bertujuan
untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah terkait mafia tanah, dan aspirasi masyarakat terhadap
pemerintah dalam mengantisipadi dan memberantas munculnya
mafia tanah.
MAFIA TANAH PEMICU KONFLIK SENGKETA TANAH DAGO ELOS
Tanah merupakan bagian dari alam yang memiliki fungsi yang
penting bagi manusia. Selain sebagai sumber penghidupan, tanah
memiliki nilai ekonomi karena kepemilikan atasnya berhubungan
dengan stabilitas, investasi, produktivitas, dan pembangunan. Sejarah
kepemilikan tanah menunjukkan bagaimana tanah menjadi sumber
daya vital, yang mencerminkan dinamika kekuasaan, ekonomi, dan
budaya masyarakat.
Pertumbuhan populasi dan ketersediaan lahan tanah, menjadi
contoh faktor sosial yang membuat nilai ekonomi atas suatu tanah
semakin tinggi. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah manusia
yang memiliki modal berlomba-lomba memiliki tanah sebanyak-
banyaknya (Hartanta dan Rachmawati, 2019). Peran mafia tanah
menjadi semakin terlihat di kondisi tersebut. Mafia tanah sendiri
140 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
