Page 159 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 159

melibatkan kehadiran ataupun keikutsertaan masyarakat, pada tahun
          2022 pengadilan mahkamah agung menyetujui peninjauan kembali
          yang  diajukan keluarga muller  dan PT Dago Inti Graha, memaksa
          masyarakat untuk pindah.
             Masyarakat kemudian melapor ke polrestares bandung, laporan
          tersebut ditolak dengan alasan masyarakat tidak memiliki surat tanah
          namun berdasarkan kesaksian warga A dan warga B, masyarakat telah
          mengajukan pembuatan sertifikat tanah kepada BPN, namun hingga
          saat  ini tidak ada tanggapan apapun dari  BPN.  Sebelum dilakukan
          aksi demo warga, perwakilan masyarakat Dago Elos telah mengirim
          laporan kepada polda jawa barat namun tidak ada tanggapan, barulah
          setelah terjadi demo warga dan berita-berita memuat permasalahan
          terkait sengketa lahan Dago Elos, muncul tanggapan dari pihak polda
          Jawa  Barat.  Hal  tersebut  membuat  masyarakat  Dago  Elos  merasa
          kecewa  terhadap aparat  pemerintah  yang dianggap  tidak  serius
          menanggapi masalah konflik sengketa lahan Dago Elos, masyarakat
          juga merasakan adanya oknum-oknum pemerintah yang telah bekerja
          sama dengan sindikat mafia tanah.
             Begitu ditanya apa yang menjadi indikator masyarakat Dago Elos
          menganggap  konflik sengketa tanah  mereka ada  kaitannya dengan
          mafia  tanah,  warga  A  dan  warga  B  menjawab  hal  tersebut  dilihat
          dari  kejanggalan keluarga Muller  yang mengklaim kepemilikan
          tanah menggunakan Eigendom Verponding yang seharusnya sudah
          tidak  berlaku,  kejadian  sengketa  tanah  menggunakan  Eigendom
          Verponding  tidak  hanya  terjadi  di  Dago  Elos  salah  satunya  di
          rancaekek, keterlibatan PT Dago Indah Graha yang tiba-tiba muncul
          membantu  keluarga  Muller,  masyarakat  Dago  Elos  yang  tiba-tiba
          dikalahkan  dipersidangan  dengan  alasan  pertimbangan  kekhilafan
          hakim. Indikasi keterlibatan mafia tanah terpantau terlalu jelas untuk
          diabaikan oleh masyarakat.
             Harapan masyarakat  pemerintah membuka mata  akan
          masyarakat dan melakukan apa yang seharusnya pemerintah lakukan



          144   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164