Page 161 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 161

menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011, namun saat di pengadilan
          keduanya terlihat setara (Sari dan Setyadji, 2022). Idealnya menurut
          asas Lex Superior derogat Legi Inferiiori, perundang-undangan yang
          derajatnya lebih rendah dengan perundang-undangan derajatnya lebih
          tinggi menurut hierarki nya dan bertentangan satu sama lain, maka
          perundang-undangan yang lebih tinggi harusnya didahulukan untuk
          menjadi pertimbangan. Perlu adanya kolaborasi kelembagaan yang
          juga melibatkan masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani
          mafia tanah adalah dengan membentuk kolaborasi tim satgas mafia
          tanah dengan lembaga hukum dan BPN.


          PENUTUP
             Kepercayaan  masyarakat dago elos  terhadap  pemerintah  telah
          mencapai titik terendah.  Masyarakat  Dago  Elos telah  memutuskan
          untuk  tidak  bergantung dengan  pemerintah dan  bergerak dengan
          mengandalkan diri  mereka sendiri. Meski demikian, bukan berarti
          masyarakat  Dago  Elos  tidak  memerlukan  bantuan.  Mereka  hanya
          berhenti berharap karena ingin mengurangi kekecewaan. Masyarakat
          dan penulis berharap pemerintah dapat membuka mata terhadap apa
          yang terjadi pada masyarakat dago elos maupun masyarakat lain yang
          sedang menghadapi ketidakadilan. Penulis berharap sila kelima yang
          tertera pada pancasila bukan hanya kalimat pajangan.

             Rekomendasi  penulis  terkait kolaborasi kelembagaan  dalam
          mengantisipasi dan  menangani  mafia  tanah adalah dengan
          membentuk kolaborasi  tim  satgas mafia  tanah  dengan lembaga
          hukum dan BPN. Bentuk kolaborasi tersebut dapat dalam bentuk tim
          yang bertugas mendata  tanah-tanah milik masyarakat, mengechek
          apakah ada kepemilikan tanah yang tumpang tindih, menandai secara
          detail lokasi-lokasi yang belum dan sudah memiliki sertifikat tanah,
          serta evaluasi berkelanjutan, sehingga kemungkinan kasus serupa di
          kemudian hari dapat diminimalisir. Selain itu, terkait masalah biaya
          pendaftaran sertifikat, penulis merekomendasikan untuk diadakannya
          program cicilan atau subsidi. Terakhir, penulis merekomendasikan agar


          146   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166