Page 164 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 164
Geochain (Geospasial dan
Blockchain): Inovasi Kolaborasi
Teknologi dan Kelembagaan
Dalam Mencegah Mafia Tanah dan
Mendukung Keberlanjutan Untuk
Future Agrarian Integrity
Salma Salsabila Zafila
UIN Sunan Kalijaga
E- Mail:Salmasalsabilazafila@gmail.com
PENDAHULUAN
Keadilan agraria merupakan pilar penting dalam mencapai
pembangunan berkelanjutan. Tanah bukan hanya aset ekonomi,
tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan sosial dan lingkungan. Menurut
World Bank (2022), lebih dari 70% penduduk global bergantung
pada tanah untuk mata pencaharian mereka, sementara Food and
Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa 2,5 miliar orang
terlibat langsung dalam pertanian (FAO, 2022). Namun, praktik mafia
tanah telah menciptakan ketidakadilan agraria yang serius, merugikan
masyarakat lokal dan mengancam kelestarian lingkungan. Kasus
mafia tanah menjadi masalah yang semakin mendesak. Salah satu
contoh yang mencolok adalah kasus perampasan tanah di kawasan
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak di Jawa Barat. Dalam kasus
ini, sekelompok individu dengan dukungan oknum pemerintah
daerah melakukan alih fungsi lahan konservasi menjadi lahan
pertanian dan pemukiman ilegal. Laporan dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari
2.000 hektar lahan di kawasan tersebut telah diambil alih secara
ilegal, menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa
