Page 167 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 167
secara kronologis dalam “chain,” membuat manipulasi data hampir
mustahil. Penelitian oleh Anand dan Gupta (2020) menunjukkan
bahwa implementasi blockchain dalam administrasi tanah dapat
mengurangi risiko korupsi hingga 40% (Anand and Gupta, 2020).
Contoh implementasinya dapat dilihat di beberapa negara. Di
Georgia, pemerintah telah menggunakan blockchain untuk mencatat
transaksi tanah sejak 2016. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk
proses verifikasi tanah berkurang dari 30 hari menjadi 10 menit
(Forbes, 2019). Sementara itu, di Rwanda, teknologi geospasial
digunakan untuk pemetaan tanah guna mendukung reformasi
agraria, menghasilkan peta yang membantu lebih dari 11 juta orang
mengklaim hak kepemilikan mereka (World Bank, 2020).
Penerapan teknologi blockchain dalam sektor agraria melibatkan
beberapa langkah kunci yang dapat meningkatkan transparansi,
keamanan, dan efisiensi. Langkah pertama adalah digitalisasi data
tanah, mengkonversi catatan kepemilikan dari format fisik ke digital
dan mencatatnya dalam blockchain sebagai blok yang tidak dapat
diubah. Setiap transaksi tanah diverifikasi melalui jaringan blockchain,
memastikan keabsahan dokumen dan menciptakan jejak audit yang
152 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
