Page 169 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 169

data memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah
          besar dan  beragam,  termasuk data  geospasial, catatan kepemilikan
          tanah, dan informasi demografis. Machine learning, di sisi lain, dapat
          mempelajari pola dari data tersebut dan membuat prediksi yang akurat
          mengenai potensi konflik tanah dan kegiatan ilegal. Pendekatan ini
          terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sebagai
          contoh, di Rwanda, pemerintah menggunakan big data dan machine
          learning  untuk  mempercepat proses pendaftaran  tanah.  Hasilnya,
          lebih  dari  11 juta bidang  tanah berhasil  didaftarkan  dalam  waktu
          yang  lebih singkat dengan tingkat  akurasi yang  lebih tinggi (World
          Bank, 2020). Keuntungan lain dari pendekatan berbasis data adalah
          transparansi dan  akuntabilitas  yang  lebih  baik. Dengan  data  yang
          terbuka dan dapat diakses,  masyarakat  dapat  memantau  langsung
          proses  administrasi  tanah,mengurangi peluang untuk  korupsi
          dan  manipulasi  data.  Penelitian oleh  McLaren  dan  Aisbett  (2020)
          menunjukkan  bahwa  penggunaan analitik data dalam administrasi
          tanah  dapat  mengurangi  konflik  hingga  30%  dan  meningkatkan
          kepastian hukum bagi masyarakat (McLaren and Aisbett, 2020).
             Program pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak agraria sangat
          penting  untuk  memberikan  pemahaman yang  mendalam  kepada
          masyarakat mengenai hak mereka atas tanah. Melalui pelatihan ini,
          masyarakat tidak hanya mengenal hak- haknya tetapi juga belajar cara
          melaporkan aktivitas mencurigakan terkait mafia tanah. Penguatan
          kelembagaan lokal merupakan langkah strategis untuk memastikan
          keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan.
          Kelembagaan  lokal  yang kuat mampu memberikan  dukungan  dan
          perlindungan bagi masyarakat  dalam menghadapi  ancaman mafia
          tanah.  Di  Indonesia,  keberhasilan  program seperti  Kelompok Tani
          Nelayan Andalan (KTNA) menunjukkan bahwa organisasi lokal yang
          kuat dapat  berfungsi  sebagai garda depan dalam  menjaga  hak-hak
          agraria masyarakat. Dampak positif dari pemberdayaan masyarakat
          terhadap  keberlanjutan  proyek sangat signifikan.  Masyarakat  yang
          diberdayakan  lebih mungkin  untuk berpartisipasi  aktif  dalam


          154   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174