Page 165 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

langka (KPK, 2020). Selanjutnya, terjadi juga konflik tanah di Desa
Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana mafia tanah
menggunakan dokumen palsu untuk mengklaim kepemilikan lahan
warga. Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
tahun 2021, praktik mafia tanah semacam ini sering melibatkan kolusi
antara oknum pemerintah, pengusaha, dan aparat penegak hukum,
sehingga mempersulit upaya penegakan hukum dan pemulihan hak
masyarakat (KPA, 2021).

Mafia tanah memanfaatkan kelemahan dalam sistem administrasi
tanah, menciptakan tumpang tindih kepemilikan dan konflik
berkepanjangan. Modus operandi mafia tanah yang paling umum
adalah pemalsuan dokumen, yang tercatat sebanyak 66,7% dari
305 kasus yang dijadikan target operasi. Modus lainnya meliputi
kejahatan penggelapan atau penipuan sebanyak 15,9%, pendudukan
ilegal tanpa hak sebanyak 11%, dan jual beli tanah sengketa 3,2%.
Dalam laporan Transparency International (2021), ditemukan bahwa
korupsi dalam pengelolaan tanah mencapai 30% dari total kasus
korupsi di negara berkembang. Akibatnya, masyarakat miskin
kehilangan akses terhadap tanah yang mereka kelola, dan degradasi
lingkungan meningkat karena eksploitasi yang tidak bertanggung
jawab (Transparency International, 2021).

Jumlah korban konflik agraria 1
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KP 1

150 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals