Page 170 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka memiliki
pengetahuan dan keterampilan untuk memantau dan melindungi
tanah mereka, yang pada gilirannya mendukung tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi peluang
korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pengembangan kebijakan agrariayang responsif terhadap
dinamika sosial dan ekonomi adalah langkah esensial dalam mencapai
keadilan agraria. Kebijakan ini harus mempertimbangkan perubahan
demografis, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi distribusi
dan penggunaan tanah. Di Filipina, Undang-Undang Reforma Agraria
(CARP) telah menunjukkan bagaimana kebijakan yang responsif
dapat mendistribusikan tanah secara adil dan meningkatkan
produktivitas pertanian. Pembaruan ini mencakup penyederhanaan
prosedur administrasi, peningkatan transparansi dalam proses
pendaftaran tanah, dan penguatan mekanisme pengawasan. Di
Rwanda, reformasi regulasi tanah telah mengurangi sengketa tanah
dan meningkatkan kepastian hukum bagi petani kecil (World Bank,
2020). Analisis kebijakan inovatif yang telah diterapkan di beberapa
negara menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, di Estonia,
penggunaan teknologi blockchain dalam pendaftaran tanah telah
meningkatkan efisiensi dan keamanan data, mengurangi risiko
korupsi, dan mempercepat proses pendaftaran tanah (Forbes, 2019).
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi regulasi yang
inovatif dan teknologi canggih dapat memberikan solusi yang efektif
untuk masalah agraria yang kompleks (World Bank, 2020; Forbes,
2019).

KESIMPULAN
Keadilan agraria adalah elemen kunci dalam mencapai
pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan kesejahteraan
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Praktik mafia tanah yang
merajalela menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat

Geochain (Geospasial dan Blockchain): Inovasi Kolaborasi Teknologi dan Kelembagaan 155
Salma Salsabila Zafila