Page 160 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 160

yaitu melindungi masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah
          melakukan tugas dan prosedur dengan  benar sesuai regulasi tanpa
          iming-iming harta dan lainnya. Menurut masyarakat masih memiliki
          banyak celah untuk melakukan hal ilegal seperti korupsi dan lainnya
          yang membuat mafia tanah dapat bergerak secara leluasa, tidak adanya
          keseriusan pemerintah yang terlihat dalam menangani masalah mafia
          tanah dan adanya kecurigaan bahwa ada oknum-oknum pemerintah
          yang telah bekerja sama dengan sindikat mafia tanah. Permasalahan
          mafia  tanah  tidak akan  selesai  hanya dengan  pembuatan  regulasi
          dan  kebijakan,  karena  sesederhana  tentang  kebijakan  Eigendom
          Verponding yang seharusnya sudah tidak berlaku sejak tahun 1980
          masih dapat digunakan di pengadilan pada tahun 2024. Masyarakat
          berpendapat pemerintah perlu mengatur internal terlebih dahulu jika
          ingin memberantas mafia tanah.

             Berdasarkan bacaan-bacaan kasus mafia  tanah  dan kasus
          konflik  sengketa  tanah  Dago  Elos,  penulis  berpendapat  bahwa
          celah utama yang digunakan para  mafia tanah adalah tidak semua
          masyarakat  di Indonesia  memiliki  sertifikat  tanah  dan  memiliki
          pengetahuan terkait  pentingnya  hak  atas tanah.  Salah  satu  faktor
          yang mempengaruhi masyarakat Indonesia tidak memiliki sertifikat
          tanah  adalah kurangnya informasi  dan  sosialisasi  serta banyaknya
          prosedur birokrasi dan ketidakjelasan dalam proses pendaftaran yang
          menghambat dan membuat masyarakat enggan mengurus setifikat
          tanah (Yulianah, 2020). Biaya juga menjadi  pertimbangan, karena
          biaya  yang dikeluarkan  memiliki  sertifikat  tanah  terbilang cukup
          tinggi  dan menjadi  hambatan  untuk masyarakat berpenghasilan
          rendah (Wahyu, 2023).

             Jika ditilik dari kasus konflik sengketa tanah Dago Elos, salah satu
          celah yang membuat mafia tanah masih meraja dimana-mana adalah
          ketidakjelasan  hirarki  regulasi di  Indonesia  salah  satu contohnya
          tidak  adanya keseimbangan  antara  UUPA  dengan PP  Nomor 24
          tahun 1979, dimana UUPA kedudukannya lebih tinggi secara hierarki




                                           Seruan Keadilan Masyarakat Dago Elos:   145
                                                     Nadia Hilma Raudlah
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165