Page 146 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

mafia tanah. Desain penguatan kolaborasi kelembagaan pertanahan
ini diharapkan mampu menjadi tonggak percontohan maupun studi
tiru bagi lembaga-lembaga lain tidak hanya pada bidang pertanahan
saja.

Gambar 2. Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan
Sumber: Analisis penulis, 2024

Berdasarkan Gambar 2, melihat permasalahan yang ada yaitu
mafia tanah, yang perlu dikaji lebih dalam bagaimana akar masalah
tersebut atau bagaimana munculnya masalah tersebut. Hal ini akan
ini memudahkan untuk merumuskan kebijakan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masalah. Mendefinisikan suatu permasalahan
akan mendukung alternatif kebijakan yang akan dibuat. Sesuai
dengan gambar 2, setelah akar masalah didapat maka selanjutnya
adalah membuat beberapa alternatif kebijakan, menyeleksi alternatif
kebijakan yang terbaik, mengidentifikasi keuntungannya sampai
dengan mengidentifikasi kerugiannya. Setelah menganalisis alternatif
kebijakan yang ada maka yang perlu dilakukan menerapkan kebijakan
tersebut sesuai dengan analisis pemangku kepentingan. Dalam hal
ini pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mencegah mafia
tanah misalnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat
Lokal hingga Pihak Swasta. Penerapan kebijakan yang telah

Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan dan Strategi 131
Arif Tri Wibowo