Page 143 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 143

Strategi penguatan kelembagaan diperlukan mulai dari peningkatan
          kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan fasilitas pemerintah
          sampai dengan  pemingkatan  sebuah anggaran atau  keuangan
          (Widiyati, Listyani and Fatati, 2015). Kajian yang ditulis (Ramadan et
          al., 2024) juga menjelaskan bahwa pencegahan mafia tanah diperlukan
          adanya peran pemerintah, peran masyarakat, penekanan transparansi
          dan kepatuhan  terhadap  payung hukum  pertanahan. Kajian ini
          ditulis berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, hal ini dikarenakan
          secara  khusus  diperuntukkan untuk  bidang pertanahan  sehingga
          menjadikan sebuah solusi bagi stakeholder terkait bagaimana desain
          dan strategi guna penguatan kolaborasi kelembagaan yang baik dalam
          pencegahan munculnya mafia tanah.
             Kajian ini  ditulis  dengan menggunakan metode  penelitian
          kualitatif yang didasarkan pendekatan library research atau dengan
          cara mencari  bahan  pustaka (Sonata,  2004).  Sumber  data  dalam
          kajian ini melalui  hasil  penelitian kepustakaan  dari  data  sekunder
          yang  diperoleh  seperti informasi berupa karya ilmiah,  perundang-
          undangan serta bahan tertulis lainnya yang dianggap relevan. Adapun
          pengolahan data dilakukan dengan cara  mencari,  memahami,
          menginterpretasikan dan membuat kerangka pemikiran yang sesuai
          dengan  tujuan  penulisan  ini,  kemudian dianalisis disusun  secara
          runtut.


          UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH
             Penguatan kelembagaan  dalam hal  ini Kementerian  ATR/BPN
          sudah melakukan beberapa  terobosan  untuk memberantas  adanya
          praktik  mafia  tanah.  Berdasarkan hasil  kajian  yang  sudah  penulis
          lakukan,  beberapa  terobosan  tersebut  patut  diapresiasi dan  harus
          diterapkan dibeberapa daerah  melalui  kantor-kantor  pertanahan
          maupun  stakeholder  terkait. Sesuai  dengan  arahan Presiden Joko
          Widodo melalui Menteri ATR/Kepala BPN memberantas mafia tanah
          sampai ke  akar-akarnya, Kementerian  ATR/BPN  sudah melakukan
          beberapa  bentuk  terobosan  kerjasama dengan aparat  penegak


          128   Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148