Page 145 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Gambar 1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kantah Kabupaten Kubu Raya
bersama Kepolisian Resor Kubu Raya dan Kejaksaan Negeri Mempawah
Sumber: Dokumentasi Instagram @kantahkabkuburaya, 2024
Akan tetapi bentuk kerjasama tanpa adanya tindak lanjut serta
dukungan dari masyarakat hanyalah tulisan belaka yang dilihat dan
dipamerkan. Berdasarkan bentuk kerjasama diatas, bersama-sama
Kementerian ATR/BPN mengeluarkan sebuah petunjuk teknis dalam
hal ini terkait pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dengan
nomor 01/Juknis/D.VII/2018. Dalam juknis yang diterbitkan Direktur
Jenderal (dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang
dan Tanah pada tahun 2018 menyebutkan bahwa satgas anti mafia
tanah dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dimana
instansi kepolisian dan ATR/BPN masuk kedalam susunan satgas
anti mafia tanah. Di dalam juknis tersebut juga terdapat mekanisme
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah salah
satunya dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari
masyarakat yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah. Hal
ini penulis merasa kurang dengan adanya juknis tersebut yang tidak
melibatkan stakeholder terkait dari yang paling bawah misalnya saja
pemerintah desa. Selain itu, informasi yang didapatkan juga hanya
melalui pengaduan dari masyarakat bukan karena kesadaran lembaga
terkait, hal ini menjadi pertanyaan kenapa tidak dari lembaga yang
menaungi dibidang pertanahan yang secara langsung mengelola
administrasi pertanahan, kenapa harus dari laporan masyarakat
dahulu baru diproses ada kejahatan pertanahan.

Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis memberikan sebuah
desain penguatan kelembagaan yang berkolaborasi secara penuh
sampai ke stakeholder yang paling bawah guna mencegah munculnya

130 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals