Page 142 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

yang notabenenya untuk mencegah munculnya mafia tanah malah
sebaliknya, menimbulkan potensi permasalahan yang kemudian hari
akan menjadi aksi tindak kejahatan mafia tanah tersebut. Dalam
pratiknya program PTSL untuk menciptakan kepastian hukum
bagi si pemilik tanah malah membuat permasalahan baru seperti
permasalahan tanah absentee, masalah kelebihan maksimum sampai
masalah pembuktian hak yang dimilikinya (Mujiburohman, 2018).
Masalah-masalah tersebut tidak serta merta selesai begitu saja saat
program strategis dilaksanakan, bisa jadi tindak kejahatan pertanahan
muncul didalam masalah tersebut dengan melegalkan segala cara
untuk bisa ikut program tersebut dan akhirnya si pemilik tanah dan
negara yang mengalami kerugian.
Berangkat dari permasalahan diatas maka diperlukan sebuah
upaya, bagaimana untuk meminimalisir munculnya mafia tanah
mulai dari kebijakan yang perlu dirumuskan maupun yang
sudah diimplementasikan. Sebuah kebijakan perlu adanya proses
monitoring dan evaluasi sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan pemerintah dimasa sekarang dan mendatang. Tidak hanya
sebuah kebijakan saja, akan tetapi dukungan, kerjasama dan proses
kolaborasi stakeholder terkait perlu dilakukan mulai dari bawah
sehingga penguatan kolaborasi kelembagaan diharapkan dapat
mencapai sasaran guna memberantas dan mengantisipasi munculnya
mafia tanah. Kajian ini ditulis untuk memberikan solusi atau saran
yang dapat meminimalisir munculnya mafia tanah dengan strategi
dan juga desain penguatan kolaborasi kelembagaan tentunya dalam
ranah pertanahan.

Beberapa tulisan yang ada sudah mengkaji atau meneliti
bagaimana upaya membentuk penguatan kelembagaan serta
bagaimana upaya memberantas mafia tanah seperti halnya penelitian
yang ditulis oleh (Sudibyanung, et al., 2019) menyebutkan bahwa
penataan kelembagaan diperlukan melalui intervensi sebuah
kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan seperti bupati.

Desain Penguatan Kelembagaan Pertanahan dan Strategi 127
Arif Tri Wibowo