Page 69 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 69
menjadikan masyarakat adil dan makmur (Alvian & Mujiburohman,
2022 dalam Earlene & Djaja, 2023). Reforma Agraria atau bisa juga
disebut land reform menurut Krishna Ghimire dalam Arisaputra,
2015 merupakan perubahan menyeluruh terkait struktur agraria yang
membawa petani miskin menuju peningkatan akses dan kepastian
penguasaan (tenure) serta akses dalam input pertanian, pasar, dan
jasa lainnya.
Pelaksaanaan Reforma Agraria ini pada hakikatnya mengandung
3 konsep dasar yaitu landreform, accessreform, dan regulationreform
(Martini al., 2019 dalam Earlene & Djaja, 2023). Sehingga dapat
dijabarkan lagi bahwasanya tidak hanya legalisasi aset yang harus
dilakukan, namun juga penataan dan penggunaan tanah yang lebih
produktif serta pengaturan kebijakan hukum yang berkeadilan
(Limbong, 2012:28 dalam Arisaputra, 2015).
Berkaitan dengan konsep dasar Reforma Agraria, sejauh ini
peran Kementerian ATR/BPN dalam pemberdayaan access reform
masih dirasa belum maksimal karena manfaatnya belum dirasakan
oleh masyarakat secara luas. Maka dari itu, Reforma Agraria harus
terus ditingkatkan dan terus membuat terobosan baru yaitu Reforma
Agraria Untuk petani milenial. Sehingga, harapannya, swasembada
pangan di Indonesia akan terwujud dan sektor pertanian menjadi
sektor yang menarik untuk dikembangkan dan ditekuni oleh generasi
muda Indonesia. Lalu, amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu Reforma
Agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat juga akan terwujud (Utomo, 2021).
Reforma Agraria dan pengolahan sumber daya alam yang
berkeadilan akan berpengaruh terhadap terpenuhinya ketahanan
pangan Indonesia. Dengan demikian, akan terwujud kedaulatan
pangan yang didasarkan pada budaya bangsa dan memiliki asas
solidaritas yang tinggi (SPI diakses dari http://www.spi.or.id/?page_
id= 282 dalam Arisaputra, 2015).
54 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals