Page 584 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

program yang spesifik untuk mengupayakan kecukupan areal pertanian
bagi kelangsungan hidup mereka. Pasal 74 Perda tersebut hanya memuat
ketentuan normatif yang sifatnya umum, bahwa zonasi untuk kawasan
pertanian lahan kering, antara lain adalah: 1) dengan melakukan pola
agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan
tanaman hutan yang berfungsi lindung, di samping tanaman pangan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; 2) menerapkan sistem usaha
tani terpadu berupa kombinasi ternak - tanaman pangan, hortikultura
(sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan
hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik; dan 3) penggunaan
lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan
dalam upaya menghasilkan pakan ternak seperti jagung, kacang tanah,
kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Walau demikian,
implementasi dari program tersebut belum signifikan meredusir kemiskinan
di kalangan masyarakat agraris. Rupa-rupanya Pemko Kota Tarakan dalam
pembangunan ke depan lebih berorientasi pada pembangunan yang
mengedepankan kemajuan daerah sebagai kota jasa, perdagangan, dan
kota industri.

3. Permasalahan Penguasaan Tanah

Kondisi penguasaan tanah di Kota Tarakan bisa dibilang sudah
kurang terkendali, adanya okupasi-okupasi ilegal pada kawasan lindung
menunjukkan hal itu. RTRW yang dikeluarkan Pemko rupa-rupanya
telah terlambat dalam mengantisipasinya. Kawasan hutan lindung, hutan
kota, ruang terbuka hijau (RTH), dan kawasan sempadan pada beberapa
bagian telah banyak yang dikuasai warga masyarakat. Untuk itu, RTRW
terakhir yang berlaku tahun 2012-2032, berupaya untuk mengendalikan
dan menertibkan penguasaan-penguasaan yang mengancam kelestarian
lingkungan tersebut.
Terdapat juga empat area Wilayah Kerja Pertamina (WKP) yang sangat
luas di tengah-tengah pulau, yaitu WKP Pamusian, WKP Sesanip, WKP
Juata, dan WKP Mangatal. Tidak jauh berbeda dengan kawasan lindung
yang telah diokupasi, pendudukan secara ’ilegal’ (versi Pertamina) juga
telah terjadi di area-area itu. Pihak Pertamina yang dalam jangka dekat ini
akan mengambil kembali tanah di area kerja eksplorasinya telah mendapat
tentangan dari warga masyarakat yang menguasainya. Pertentangan tersebut

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 553