Page 589 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

maka Kepala Kantah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN dengan disertai pendapat dan pertimbangan.
Di Kota Tarakan, penerbitan sertipikat saat ini diproses melalui
mekanisme pemberian hak. Hal ini menandakan bahwa semua bidang
tanah yang ada merupakan tanah Negara. Tetapi ada kasus lain, sebagaimana
ditemukan dalam dokumen Buku Tanah di Kantah, bahwa bidang tanah
yang didaftarkan berasal dari konversi bekas tanah milik adat. Penerbitan
sertipikat tanah bekas milik adat itu diterbitkan oleh Kantah Kabupaten
Bulungan sebelum terjadi pemekaran Kota Tarakan.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PMNA/KBPN 9/1999), maka
setiap permohonan hak atas tanah Negara diproses atas pertimbangan tim
Panitia Pemeriksa Tanah A, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
tanpa dilakukan pengumuman selama 60 hari, sebagaimana diberlakukan
dalam proses konversi/pengakuan hak atas tanah bekas milik adat. Namun
dalam pelaksanaannya, proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian
Hak oleh Kepala Kantah terlebih dahulu dilakukan pengumuman selama
60 hari. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengimplementasi asas
publisitas guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
Proses pengumuman selama 60 hari itu dimaksudkan untuk
memberi kesempatan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan
atas permohonan hak oleh yang berkepentingan. Hal ini mengingat bukti
tertulis yang dimiliki oleh pemohon (SIM-TN) yang dijadikan ‘alas hak’
dalam permohonan hak masih diragukan akurasinya, mengingat proses
penerbitan SIM-TN belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Penerbitan SIM-TN dalam beberapa hal telah menjadi
persoalan pertanahan, misalnya terjadi tumpang tindih antara SIM-TN
yang dimiliki oleh seseorang dengan tanah yang dimiliki oleh pihak lain,
baik berupa SIM-TN maupun sertipikat, tanah penguasaan instansi
pemerintah, wilayah kerja pertambangan Pertamina, dan peruntukan
tanah yang mengarahkan tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan sertipikat
kepemilikan. Dengan demikian, prosedur yang dijalankan oleh Kantor
Pertanahan Kota Tarakan dengan mengumumkan selama 60 hari dalam
proses pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara dapat
dibenarkan, dengan alasan pengumuman tersebut dapat dijadikan media
untuk mengimplementasikan asas publisitas dan upaya mengelakkan
kesalahan dalam penerbitan sertipikat.

558 Hubungan Keagrariaan