Page 590 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Berdasarkan dokumen warkah pendaftaran tanah di Kantah Kota
Tarakan terdapat 2 (dua) prosedur yang ditempuh dalam rangka sertipikasi,
yaitu: 1) status tanahnya dianggap sebagai milik adat; dan 2) berasal dari
tanah Negara.

1) Status tanah dianggap sebagai tanah milik adat
Proses sertipikasi dilakukan dengan mekanisme Pengakuan Hak. Hal
ini menandakan bahwa status tanah tersebut diperlakukan sebagai tanah
milik adat. Contoh kasus seperti ini dapat dilihat dari Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tertanggal 27
Januari 1982 nomor SK 249/THM-Bul-Prona/1982 tentang Penegasan
Sebagai Tanah Milik Adat yang diberikan kepada Mukadampit, dkk. (103
orang). Penegasan sebagai hak milik dilaksanakan dengan mengacu pada
Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962
yang berbunyi: “Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi
tanda buktinya, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan
pengakuan hak atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah
A”. Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan panitia
diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, dan
selama pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan
baik mengenai macam haknya, siapa yang empunya, maupun letak, luas,
dan batas-batas tanahnya. Pemberian penegasan pengakuan hak tersebut
dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi (sekarang Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi).
Dengan adanya status sebagai tanah milik adat, patut diduga
bahwa terdapat tanah di Kota Tarakan yang sudah dipungut pajaknya
sejak sebelum berlakunya UUPA (24 September 1960). Hal ini merujuk
pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 26/DDA/1970 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Barat Atas Tanah
yang menyatakan bahwa: “Tanda bukti hak bagi tanah-tanah yang sebelum
tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak hasil bumi adalah Surat
Pajak atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum 24 September
1960”. Dengan demikian, tidak semua tanah di Kota Tarakan merupakan
tanah Negara, yang berarti pula proses pendaftaran tanah di Kota Tarakan
dapat ditempuh melalui mekanisme pengakuan hak sepanjang memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam PP 24/1997 jo. PMNA/KBPN 3/1997.

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 559