Page 593 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 593

lapangan oleh Panitia A. Setelah diterbitkan Risalah Pemeriksaan Tanah
            oleh Panitia A, kemudian dilakukan pengumuman selama 60 hari dan
            diterbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Yuridis yang
            merupakan rekomendasi dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberian
            Hak oleh Kepala Kantah. Ada 2 tipe dokumen yang dilengkapi oleh
            pemohon pada periode ini:

            1)   apabila pemohon bisa membuktikan Surat Keterangan Garapan
                 tentang penguasaan bidang tanah yang dimohon beserta bukti
                 peralihannya sampai dengan pemohon terakhir, maka pembuktiannya
                 tidak memerlukan bukti tertulis berupa SIM-TN sebagaimana diatur
                 dalam Perda 19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/2004;
                 dan
            2)   apabila pemohon tidak bisa membuktikan hal tersebut, maka alat
                 bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonan hak berupa SIM-
                 TN.


            b.   Prosedur Pendaftaran Tanah Saat Ini
                 Berdasarkan dokumen warkah pendaftaran tanah, pada saat ini
            prosedur dan syaratnya hampir sama dengan penjelasan pada periode
            2001 – 2008 di atas. Perbedaannya adalah kegiatan pemeriksaan tanah
            oleh Panitia A dilakukan setelah masa pengumuman 60 hari, artinya
            Panitia A baru bisa melakukan penelitian lapangan setelah diyakini bahwa
            tanah yang dimohon oleh seseorang tidak terdapat sanggahan pada masa
            pengumuman selama 60 hari. Prosedur ini dilakukan berkaitan dengan
            implementasi prosedur Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) tentang
            pemetaan tematik dan potensi tanah.
                 Prosedur KKP yang demikian itu sebenarnya tidak beralasan, karena
            di kemudian hari potensial menimbulkan masalah apabila mekanisme
            penyelesaian sertipikat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan
            prosedur itu bertentangan dengan prosedur pemberian hak, yang mana
            pengumuman dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemilik tanahnya,
            sedangkan pemilik tanah dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan tanah
            oleh Panitia A.
                 Dari penelitian warkah pendaftaran tanah ada satu permohonan yang
            menarik untuk ditelaah, yaitu permohonan untuk memperoleh HGB di
            Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara. HGB dengan nomor



            562      Hubungan Keagrariaan
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598