Page 594 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

798 itu mempunyai luas 64.500 m² atas nama PT. Rifqy Putra Mandiri.
Dari warkah itu diperoleh informasi bahwa alat bukti tertulis permohonan
tersebut berupa SIM-TN atas nama PT. Rifqy Putra Mandiri, masing-
masing :

– Nomor 590/09/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan luas
± 15.671 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/10/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan luas
± 13.649 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/11/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan luas
± 15.112 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/12/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan luas
± 9.928 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara;
– Nomor 590/13/CTU-IV/2013 tertanggal 04 April 2013 dengan luas
± 10.695 m² yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Utara.

Berdasarkan warkah HGB tersebut, tidak ditemukan bukti
pengumuman data fisik dan data yuridis, sehingga dapat dinyatakan
bahwa penerbitan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 8/HGB/BPN-64/2014 tentang Pemberian
Hak Guna Bangunan atas nama PT. Rifqy Putra Mandiri hanya diproses
berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A nomor 103/RPT-
PA/2013 tertanggal 27 Agustus 2013.
Alat bukti tertulis yang dilampirkan hanya berupa SIM-TN, yang
menandakan bahwa tanah tersebut penguasaannya dimiliki langsung oleh
pemohon tanpa melalui proses pelepasan garapan dari masyarakat. Hal yang
patut dipertanyakan di dalam permohonan itu adalah: Sejak kapan PT.
Rifqy Putra Mandiri menguasai tanah itu? Karena berdasarkan ketentuan
PP 24/1997 jo. PMNA 3/1997, penguasaan fisik yang dimungkinkan untuk
permohonan hak adalah jika pemohon dan yang terdahulu sudah menguasai
tanah tersebut selama minimal 20 tahun. SIM-TN rupa-rupanya telah bisa
‘melipat waktu’ dari ketentuan syarat 20 tahun penguasaan menjadi 2 tahun.

3. Prosedur Teknis Pembuatan SIM-TN dan Penatausahaannya

Dari Perda 4/2012 yang mengatur Tata Ruang Kota Tarakan,
diproyeksikan kota Tarakan akan menjadi kota modern yang berwawasan

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 563