Page 591 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2) Berasal dari tanah Negara
Berdasarkan dokumen warkah pendaftaran tanah di Kantah Kota
Tarakan, terdapat proses pemberian hak atas tanah Negara yang dilaksanakan
melalui mekanisme Pemberian Hak. Contoh warkah itu adalah:

– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 27 Januari 1982 nomor 248/HM-Bul/
Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara kepada
Tayari, dkk.;
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 6 Januari 1982 nomor 213/HM-Bul/
Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara kepada
Mulyadi, dkk. (79 orang);
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 31 Desember 1981 nomor 189/HM-
Bul/Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
kepada Mian, dkk. (54 orang);

– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Kalimantan Timur tertanggal 7 Januari 1982 nomor 214/HM-Bul/
Prona/1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara kepada
Jupri, dkk. (128 orang),

yang mana dalam diktum ‘MENIMBANG” dari surat-surat
keputusan tersebut, dinyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah
Negara.
Alas hak / bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonan tersebut
berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKT) yang dikeluarkan oleh
Desa dan diketahui oleh Camat di mana letak tanah. Keterangan tersebut
tidak bersifat baku, tapi hanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa
tanah tersebut merupakan tanah Negara yang dikuasai atau digarap oleh
pemohon. Apabila terdapat peralihan atas garapan tersebut, maka cukup
dilampirkan Surat Pelepasan Garapan dari penggarap semula kepada
pembeli yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya sertipikat
diproses melalui mekanisme Pemberian Hak dengan terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia A.
Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia A dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah, kemudian diusulkan ke Direktorat Agraria Provinsi

560 Hubungan Keagrariaan