Page 587 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Acapkali GS dibuat asal-asalan, petugas waktu itu tidak mendatangi
langsung lokasi bidang tanah, dan pengukurannya diserahkan kepada pihak
ketiga yang tidak berwenang dan kompeten dalam pengukuran kadastral
dan penyelidikan riwayat tanah. Suatu ketika pernah dijumpai orang yang
berprofesi tukang ojek di pelabuhan penyeberangan, telah mengukur
bidang tanah dari ’job’ yang diterima dari petugas Kantah Kabupaten
Bulungan.’Dilihat dari satelit’ merupakan istilah yang digunakan atas
ketidakseriusan petugas ukur Kantah Kabupaten Bulungan yang tidak
mendatangi dan mengukur bidang tanah di Pulau Tarakan dan daerah-
daerah lain yang jauh dari kantor pelayanan. Atas hal-hal yang menyimpang
dalam pengadaan GS itu, maka Kantah Kota Tarakan tidak lagi menerima
GS sebagai ’alas hak’ dalam pendaftaran tanah.

Memperhatikan bukti-bukti penguasaan tanah di Kota Tarakan yang
tidak berkepastian dan menggejalanya penguasaan tanah yang tidak tertib,
maka Pemko Tarakan telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan
SIM-TN. Saat ini, SIM-TN merupakan ’alas hak’ yang paling banyak
diajukan oleh masyarakat dalam pendaftaran tanah pertama kali untuk
mendapatkan sertipikat hak atas tanah di Kantah. Di samping SIM-TN,
masih terdapat ’alas hak’ berupa SKT yang dikeluarkan Desa dan dikuatkan
Camat. SKT yang diajukan sebagai ’alas hak’ tidak terlalu banyak. Kantah
Kota Tarakan sangat berhati-hati dalam menerima SKT ini.
Ada ketentuan dalam penggunaan ’alas hak’ berupa SKT, yaitu
hanya pada tanah-tanah yang telah dibuka sebelum tahun 1990-an, atau
telah terjadi penguasaan selama 20 tahun. Kehati-hatian diterapkan betul
dengan mencermati setiap SKT, jika meragukan atau dinilai ada keganjilan
pada SKT, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon atau
dicek langsung oleh Kantah ke pihak kelurahan yang mengeluarkan surat-
surat tanah tersebut. Jika sangat meragukan dan tidak logis maka kepada
pemohon disarankan untuk membuat SIM-TN yang setelah 2 tahun dapat
digunakan sebagai ’alas hak’. Untuk bidang tanah yang sudah digarap dan
menghasilkan, maka SIM-TN dapat langsung digunakan sebagai ’alas
hak’. Dalam arti demikian, SKT yang dibuat pada tahun-tahun 1990-an
dan setelahnya tidak diterima lagi sebagai ’alas hak’, dan kepada pemohon
diminta untuk membuat SIM-TN sebagai ’alas hak’.

556 Hubungan Keagrariaan