Page 588 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2. Prosedur Pendaftaran Tanah: Masa Lalu dan Kini
Sertipikat tanah merupakan suatu tanda bukti kepemilikan tanah yang
dimiliki oleh seseorang, dan mempunyai jaminan kepastian hukum. Suatu
pengakuan dan penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah atau
hak milik atas satuan rumah susun, baik secara perorangan, badan hukum
maupun instansi pemerintah yang tertulis dalam Buku Tanah. Jaminan
kepastian hukum diartikan bahwa sebidang tanah, baik lokasi, batas-batas,
luas, pemegang hak, dan status tanahnya tercantum dalam sertipikat.
Dalam Pasal 23 PP 24/1997 dinyatakan bahwa: “Untuk keperluan
pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian
hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan
apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau Hak
Pengelolaan.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) angka 2a PMNA/
KBPN 9/1999 disebutkan bahwa: “Dalam setiap permohonan hak,
pemohon harus menyampaikan keterangan mengenai tanahnya yang
meliputi data yuridis dan data fisik:

a. dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa sertipikat, girik, surat
kavling, surat-surat bukti pelepasan hak, dan pelunasan tanah dan
rumah atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan,
akta PPAT, akta pelepasan, dan surat-surat bukti perolehan tanah
lainnya;
b. letak, batas-batas, dan luas;
c. jenis penggunaan tanah (pertanian atau non pertanian);
d. rencana penggunaan tanah;
e. status tanahnya (Tanah Hak atau Tanah Negara).”

Permohonan hak tersebut diajukan kepada Menteri melalui Kepala
Kantah yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
Setelah Kepala Kantah menerima permohonan tersebut, selanjutnya
memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa
permohonan hak di lapangan, dan hasilnya dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah. Setelah mempertimbangkan pendapat dari Kepala
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau
Panitia Pemeriksaan Tanah A, maka Kepala Kantah menerbitkan Surat
Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang dimohon. Apabila
kewenangan pemberian hak menjadi kewenangan Kantor Wilayah BPN,

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 557