Page 595 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

lingkungan. Selama ini Kota Tarakan yang dikenal dan berpredikat sebagai
’kota transit’ dan terus berkembang pesat, telah menjadikan kondisi
penggunaan dan penguasaan tanah yang mengarah pada ketidaktertiban.
Menurut Perda 19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/2004,
penerbitan SIM-TN dimaksudkan untuk mengendalikan dan menertibkan
penggunaan dan penguasaan tanah oleh warga masyarakat yang dinilai telah
mengancam kelestarian lingkungan, di masa mendatang sangat potensial
menghambat pembangunan, dan rawan konflik/sengketa pertanahan.
Pembangunan saat ini yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kota
Tarakan membutuhkan ruang/tanah. Aturan-aturan pun disusun dalam
menata kawasan, seperti aturan kawasan lindung, kawasan sempadan
sungai/pantai, kawasan militer, dan lain-lain. Terhadap penguasaan tanah
oleh warga masyarakat, SIM-TN diharapkan akan bisa menanggulangi
penggunaan tanah yang menyimpang dari aturan tata ruang yang telah
dikeluarkan.
Pertimbangan lain daripada kebijakan SIM-TN adalah untuk
menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan fisik tanah bagi yang
belum memiliki sertipikat dan tidak tersedia alat pembuktian yang lengkap
berupa bukti tertulis, maka pembuktian kepemilikan dilakukan berdasarkan
bukti penguasaan fisik oleh pemegang hak dan/atau pendahulunya. Sesuai
Pasal 2 Perda 19/2001 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan
hukum yang akan atau telah menduduki, menggunakan/memakai tanah
Negara untuk keperluan pertanian atau non pertanian wajib memiliki Surat
Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau yang ditunjuk untuk itu.
Untuk memperoleh SIM-TN, langkah pertama permohonan
SIM-TN diajukan oleh warga masyarakat kepada Walikota Tarakan u.p.
Camat setempat. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis dengan
mengisi formulir yang telah ditentukan, perihal: a) identitas pemohon,
yang meliputi: nama, umur, nomor KTP, pekerjaan/jabatan, alamat, dan
akte pendirian (jika yang mengajukan adalah Badan Hukum); dan b)
tanah yang dimohon, meliputi: letak, luas perkiraan, nama-nama pihak
yang berbatasan, status tanah, jenis dan keadaan tanah, dan rencana
penggunaan. Pada lembar permohonan ini dilampiri dengan sketsa lokasi
dan lembar pernyataan kesediaan mengembalikan SIM-TN bilamana
Pemerintah sewaktu-waktu menentukan rencana lain terhadap lokasi/tanah,
sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Perda SIM-TN.

564 Hubungan Keagrariaan