Page 179 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

mewujudkan keadilan sosial agraria bagi tiap-tiap rumah
tangga masyarakat adat di kenegerian tersebut. Selain hanya
menguntungkan pihak perusahaan serta beberapa elite desa dan
elite koperasi dibanding keseluruhan masyarakat adat, program
ini juga meremukkan sama sekali keberadaan institusi ulayat
masyarakat adat dan memperpanjang persoalan akses terhadap
lahan ke dalam konflik yang terjadi di internal masyarakat adat.

Saran

Setelah banyak berceracau dari bab pendahuluan hingga
simpulan di atas, lantas apa yang dapat disarankan oleh kajian
dalam buku ini? Pemikiran yang kiranya akan berguna bagi
perbaikan pelaksanaan reforma agraria atas tanah ulayat
masyarakat adat di kemudian hari. Kita sadar bahwa kasus
Senama Nenek hanyalah potret kecil konflik agraria antara
masyarakat adat dengan perusahaan yang terjadi di hampir
seluruh daerah di Indonesia–khususnya yang berada di outer

island (luar Jawa). Sementara kita pun maklum tujuan reforma
agraria sungguhlah mulia, tapi dengan berbagai keterbatasan:
baik kebijakan ataupun praktik di lapangan menyebabkan tujuan
tersebut bagai panggang jauh dari api–terutama ketika kebijakan
reforma agraria bersentuhan dengan objek lahan berupa ulayat
masyarakat adat.

Berangkat dari semua yang telah dipaparkan dari awal
pembahasan hingga simpulan dalam pembahasan buku ini,
maka beberapa saran yang dapat diberikan di antaranya;
Pertama, keberadaan panitia yang diadakan demi pelaksanaan
reforma agraria, termasuk salah satunya Panitia Pertimbangan
Landreform, belumlah cukup untuk memastikan berjalannya
agenda reforma agraria sebagaimana yang dicitakan oleh UUPA–

144 Reforma Agraria Tanah Ulayat