Page 177 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Merdeka Jakarta. Akibatnya lahirlah kebijakan bahwa konflik
tersebut diselesaikan lewat program reforma agraria, yang telah
memiliki dasar hukum berupa Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria. Perkembangannya, reforma agraria berhasil
dilaksanakan, sebanyak 1.385 SHM terbit di atas lahan konflik
seluas 2.800 hektar. Meski demikian, reforma agraria sama sekali
tidak mencabut kuasa PTPN V atas lahan ulayat di Koto Senama
Nenek. Sebab, salah satu prasyarat tak langsung yang dilakukan
sebelum proses penerbitan sertifikat hasil redistribusi lahan
lewat program reforma agraria ialah diadakannya perjanjian
kerjasama antara masyarakat adat yang diwakili KNES dengan
perusahaan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan
perkebunan karet yang berada di atas lahan.

Perjanjian kerjasama atau MoU yang dibuat pada Oktober
2019 antara KNES bersama PTPN V menjaga kuasa perusahaan
untuk mengakses dengan aman hasil produksi perkebunan
yang berada di atas lahan yang telah diredistribusikan kepada
masyarakat adat. Sementara itu, koperasi alih-alih menjadi wadah
bagi masyarakat untuk dapat mengakses secara mandiri tanah
ulayatnya, justru sekadar merupakan perpanjangan tangan bagi
perusahaan dalam menguasai akses lahan ulayat seluas 2.800
hektar. Hal inilah yang menyebabkan konflik yang berakar pada
lahan ulayat di Koto Senama Nenek terus berlanjut.

Berkaca pada uraian di atas, maka mengapa reforma agraria
yang dilakukan berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018 masih
menimbulkan persoalan sesungguhnya disebabkan oleh masih
kuatnya kuasa perusahaan dalam mengakses sumber daya
lahan. Meskipun secara formal (de jure) masyarakat adat disebut
sebagai pemilik lahan yang ditandai dengan adanya SHM (dan

142 Reforma Agraria Tanah Ulayat