Page 180 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 180
mewujudkan keadilan sosial agraria di mana setiap pemegang
hak atas tanah dapat mengelola tanah haknya itu secara
langsung tanpa hambatan dan intervensi. Karenanya, pemerintah
sebaiknya membentuk komisi khusus reforma agraria yang
bersifat independen dan tetap. Komisi ini yang diharapkan
melaksanakan kewenangan dalam bentuk pengawasan dan
penegakan administratif.
Kemudian yang Kedua, saya telah membahas ketidaksesuaian
antara apa yang tertulis di dalam Perpres No. 86 Tahun 2018
dengan yang senyatanya terjadi di lapangan. Ketika Perpres itu
dihadapkan pada persoalan menyangkut ulayat masyarakat
adat, terdapat berbagai problematika yang justru merugikan
masyarakat adat dan menjauhkan pelaksanaan reforma agraria
dari tujuan mulianya, yakni menciptakan keadilan sosial berbasis
agraria. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan
revisi terhadap peraturan tersebut ataupun segala peraturan
lain berkenaan reforma agraria yang materi muatannya sama
dengan apa yang telah diatur di dalam Perpres No. 86 Tahun
2018. Di dalam peraturan mengenai reforma agraria, tidak
hanya Perpres No. 86 Tahun 2018 tetapi juga peraturan lain
yang terkait, pemerintah perlu: a) menegaskan masyarakat adat
sebagai subjek penerima hak, b) untuk kasus objeknya berupa
ulayat pemerintah membatasi kewenangan pada rekognisi status
masyarakat adat dan ulayatnya, dan c) memberi ruang kepada
pelaksanaan reforma agraria berdasarkan hukum adat masing-
masing masyarakat adat.
Post-Case Senama Nenek, Suatu Pembelajaran 145
