Page 68 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

Artinya, peraturan-peraturan yang telah diterbitkan pemerintah
sebelumnya masih belum bisa menjawab permasalahan akan
sengketa tanah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu langkah
konkret dalam penanganan kasus yang sudah lama terjadi ini.

Tidak berhenti sampai di sini, masih terdapat permasalahan
lain pada sektor pertanahan yang tak kalah penting dipikirkan
oleh pemerintah, seperti persoalan tentang pengelolaan tanah,
pemanfaatan, serta penguasaan dan pemilikan tanah. Lagi-
lagi pemerintah merupakan ujung tombak dalam penyelesaian
permasalahan tanah ini. Oleh karena itu, pada tanggal 24
Desember 2018, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang diharapkan
dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mewujudkan
pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadlian melalui penataan aset
dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia (Devita, 2018).
Big Data Menjawab

Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama
yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Pertama, persoalan
administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas. Akibatnya, ada
tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat
masing-masing. Kedua, distribusi kepemilikan tanah yang tidak
merata. Ketiga, legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata
didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan
produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh
jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau
para pemodal besar karena mereka telah membelinya dari para
petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan
begitu saja (Riadi, 2018).

Pemanfaatan Big Data Menuju Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan dan Ruang 49