Page 83 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

dan fungsi sistem informasi pertanahan nasional. Paradigma
konvensional sistem administrasi pertanahan diarahkan agar
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai
adagium no one left behind merubah konsep sistem administrasi
pertanahan (SAP) menjadi sistem informasi pertanahan (SIP).
Artinya, penyediaan informasi data spasial bahkan termutakhir
informasi geo-spasial nasional dalam proses pengambilan
keputusan mutlak diperlukan sesuai UU Nomor 4 Thun 2011
Tentang Informasi Geospasial dan ditegaskan dengan Perpres No
27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Melalui dasar peraturan tersebut, ATR/BPN berkewajiban
mengarahkan Geo-KKP (sistem informasi pertanahan bentukan
BPN 2014) menyediakan informasi geospasial dengan asas
keterbukaan termasuk menyediakan informasi geospasial
tematik (penggunaan tanah, peta sebaran konflik dan sengketa
pertanahan, peta zona nilai tanah, dll).

Penyediaan informasi geo-spasial tersebut menjadi penting
bagi masyarakat untuk memberikan pengawasan terhadap
banyaknya perpanjangan maupun pembaruan HGU jatuh tempo.
Mengingat, dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/
Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata
Cara Penetapan Hak Guna Usaha secara gamblang menegaskan
tanah yang dimohonkan pemberian status Hak Guna Usahanya
harus bebas dari sengketa agraria. Pun, dengan menyediakan
informasi geo-spasial yang terbuka dan dapat diakses setiap,
good governance dan keterjaminan hak atas informasi sebagai
target pilar pembangunan hukum dan tata kelola (Kementrian
PPN/Bappenas 2020)sesuai SDGs tidak hanya sekadar keren
tercantum di One Map Policy, peraturan perundang-undangan
dan buku-buku.

64 60 Tahun UUPA: Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif