Page 82 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 82
HGU dan 2024 sebanyak 100 HGU (Arumingtyas 2019). Terlebih
setelah diaturnya jangka waktu HGU dalam Pasal 8 ayat (2) PP
Nomor 40 Tahun 1996 dan Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal melebihi ketentuan UUPA (Parwanti
2009), perkebunan menjadi lahan menggiurkan bagi perusahaan
perkebunan dan kelas pengusaha dari tentara yang lahir dari
hukum darurat perang untuk mengakumulasi modalnya.
Pertanyaannya, beranikah publik dan elit untuk membenahi
tata hukum dan tata pembangunan yang sableng Zaman
Kalabendu HGU ini ketika sustainable development disepakati
sebagai konsep pembangunan dunia sejak 2015 hingga 2030?
Meninggalkan Kalabendu, Membuka HGU Sepenuh Hati:
Manajemen Pertanahan yang Mendukung Sustainable
Development
Tertutupnya hak atas informasi HGU yang telah dipaparkan,
tak hanya disebabkan oleh perubahan politik hukum reforma
agraria sejak Orde Baru hingga reformasi melainkan disebabkan
kesiapan sistem informasi manajemen pertanahan nasional.
Sebab dalam konteks paradigma tradisional, sistem administrasi
pertanahan hanya dikembangkan untuk tujuan ekonomi dan
perpajakan saja sehingga berdampak terhadap prinsip dan
peruntukan informasi pertanahan atau kadastralnya. Kadaster
multifungsi yang dikenal dalam dunia informasi pertanahan
Indonesia hanya diperuntukkan untuk berbagi data antar institusi
sehingga belum memuat konsep openness (Pinuji 2016).
Perkembangan teknologi yang cepat, globalisasi, disepakati-
nya SDGs sebagai konsep pembangunan 2015-2030 sesuai
Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah mengubah paradigma
Manajemen Pertanahan yang Mendukung Terwujudnya Sustainable Development 63
